JEJAK.CO, Sumenep – Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kabupaten Sumenep mendorong reformasi pelaksanaan reses agar lebih berdampak terhadap kebijakan publik. Selama ini, hasil serap aspirasi dinilai belum sepenuhnya terkelola dan ditindaklanjuti secara sistematis.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra sekaligus juru bicara, Holik dalam sidang paripurna hasil reses masa sidang II tahun 2026, Selasa (31/3/2026) di gedung DPRD Sumenep.
Reses merupakan bagian dari implementasi tiga fungsi DPRD—legislasi, anggaran, dan pengawasan—yang dijalankan dengan turun langsung ke daerah pemilihan.
Kegiatan reses menjadi kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawasi jalannya program pemerintah. Namun Fraksi Gerindra-PKS menilai masih ada kelemahan dalam tata kelola reses.
“Perlu ada reformasi reses, terutama dalam manajemen pengelolaan dan tindak lanjut hasilnya,” tegas Holik
Menurut mantan aktivis HMI ini, hasil reses seharusnya tidak berhenti sebagai laporan administratif. Aspirasi masyarakat perlu didokumentasikan secara utuh, lalu dibahas melalui alat kelengkapan DPRD agar menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Reses harus menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Holik.
Sementara itu, dalam reses masa sidang II yang berlangsung pada 9–16 Maret 2026, Fraksi Gerindra-PKS menghimpun sejumlah persoalan prioritas dari berbagai daerah pemilihan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Di bidang pemerintahan, masyarakat menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan perbaikan sarana kantor pemerintahan dinilai mendesak untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Warga juga mengeluhkan layanan administrasi kependudukan yang dinilai belum efisien. Permintaan kemudahan pengurusan dokumen seperti KTP, KK, dan akta menjadi salah satu aspirasi yang mencuat.
Di sektor ekonomi, masyarakat mengeluhkan fluktuasi harga bahan pokok. Fraksi mendorong pemerintah daerah melakukan operasi pasar secara rutin untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, pelaku usaha kecil meminta dukungan berupa akses modal, pelatihan pemasaran digital, hingga kemudahan sertifikasi halal.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan. Banyak jalan lingkungan dan drainase yang belum memadai, sehingga rawan banjir saat musim hujan. Minimnya penerangan jalan umum di sejumlah ruas antar-kecamatan juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan pada malam hari.
Di bidang kesejahteraan, layanan kesehatan menjadi perhatian. Warga mengeluhkan pelayanan BPJS di rumah sakit yang dinilai belum optimal. Di wilayah kepulauan, kebutuhan ambulans laut dinilai mendesak untuk mempercepat rujukan pasien.
Selain itu, keterbatasan akses listrik di sejumlah pulau juga dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan pendidikan. Aspirasi lain yang mengemuka adalah peningkatan beasiswa bagi siswa kurang mampu serta perluasan bantuan sosial.
Berdasarkan temuan tersebut, Fraksi Gerindra-PKS menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya penguatan swasembada pangan melalui modernisasi alat pertanian, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan dukungan bagi UMKM.
Fraksi juga mendesak pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pada infrastruktur dasar, termasuk perbaikan jalan, pemerataan listrik di kepulauan, hingga pengelolaan sanitasi dan sampah.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk pengadaan fasilitas medis dan ruang kelas yang layak.
Fraksi Gerindra-PKS menyatakan akan mengawal hasil reses tersebut agar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. “Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut dalam program pembangunan ke depan,” tutupnya. (har)
