JEJAK.CO, Sumenep – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep memberikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan dinilai telah berjalan ke arah yang baik, meski masih membutuhkan penyempurnaan di sejumlah sektor.
Ketua Pansus LKPj, Hosnan, menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
“Pansus memandang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 telah berjalan dengan arah yang baik. Namun, tetap diperlukan sejumlah perbaikan agar lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, penguatan kualitas kebijakan publik menjadi aspek paling fundamental. Kebijakan yang berbasis riset dan kebutuhan riil masyarakat diyakini mampu memastikan setiap program pemerintah memiliki relevansi yang kuat di tengah dinamika sosial.
Pansus juga menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memahami kompleksitas persoalan, sekaligus membangun koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar perangkat daerah serta elemen masyarakat.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi perhatian penting. Kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan menuntut pendekatan kebijakan yang adaptif dan inovatif.
Sebagai bentuk kontribusi konstruktif, Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama, penurunan belanja modal harus diimbangi strategi lain agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah didorong memperkuat kemitraan dengan pihak swasta serta memastikan proyek prioritas tepat sasaran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis riset perlu terus didorong, termasuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja juga menjadi fokus yang harus dilakukan secara bertahap.
Ketiga, dalam sektor pengawasan, Pansus menekankan pentingnya peningkatan kinerja pengawas internal hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih tertib, disiplin, dan akuntabel.
Keempat, pembangunan infrastruktur diharapkan lebih merata antara wilayah daratan dan kepulauan dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan. Sementara di bidang sosial, penyempurnaan data penerima manfaat menjadi kunci agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
Kelima, pada sektor pendidikan dan kesehatan, Pansus mendorong peningkatan kualitas tata kelola layanan dasar serta pemerataan tenaga layanan, terutama di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Melalui rekomendasi ini, DPRD Sumenep berharap kinerja pemerintah daerah ke depan semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. (har)
