Jejak.co–Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Sumenep yang akan digelar November mendatang menuai banyak protes. Banyak warga yang menolak sistem skor bagi bakal calon kades (Bacades) karena dinilai menguntungkan petahana.
Gejolak ini mendapat perhatian dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Fraksi PKB menilai masalah Pilkades serentak yang banyak mendapat penolakan dari bawah harus segera disikapi dengan serius.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep M Muhri mengungkapkan bahwa pihaknya banyak mendapat keluhan masyarakat terkait skoring Pilkades.
Pada saat warga banyak yang mempertanyakan soal skor Bacakades ke fraksinya, pihaknya tidak bisa memberikan solusi atau jawaban sebelum hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Kami Fraksi PKB sudah mengirim surat ke Ketua DPRD Sementara tertanggal 27 Agustus 2019 untuk meminta hearing dengan Sekda dan DPMD Sumenep,” paparnya.
Fraksi PKB menyikapi masalah Pilkades karena efek dari pesta demokrasi tingkat desa itu sangat rentan munculnya konflik horisontal.
Penulis : Ahmad Ainol Horri
