JEJAK.CO – Komisi III DPRD Sumenep akan memanggil sejumlah kepala desa untuk dimintai keterangan tentang bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2024 yang diduga diselesengkan.
Saat ini, dugaan penyelewengan program BSPS tahun 2024 sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri mengatakan, pemanggilan sejumlah kepala desa akan dilaksanakan pada Senin (28/4/2025) di ruang rapat Komisi III DPRD Sumenep. Rencana tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat internal komisi III yang dilaksanakan Senin (21/4/2025)
”Komisi III akan memanggil beberapa kepala desa untuk dimintai keterangan dan informasi mengenai persoalan itu,” kata Muhri, Selasa (22/4/2025).
Kepala desa yang akan diundang ke Komisi III DPRD Sumenep, lanjutnya, daerahnya menjadi lokus program BSPS di tahun anggaran 2024. Utamanya yang realisasi BSPS-nya bermasalah.
”Kades penerima nantinya akan diundang semua, untuk awal kita mulai dari daerah kepulauan terlebih dahulu,” terangnya.
”Kami akan menghadirkan beberapa Kades untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Sumenep,” imbuhnya.
Dia meminta kades yang dipanggil nantinya tidak diwakilkan ke orang lain. Sebab, komisi III ingin mendengar langsung dari keterangan kepala desa. (rei)
