SUMENEP, Jejak.co – Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan kualitas birokrasi perlu dibangun melalui sistem kerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Arif, birokrasi tidak cukup hanya dituntut mampu menjalankan program dan menyerap anggaran. Setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah harus memiliki target yang jelas serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Bappeda Kabupaten Sumenep memperkuat pengelolaan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) melalui optimalisasi Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD).
“Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Sistem ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” kata Arif.
Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut memungkinkan pemerintah daerah memantau perkembangan program secara lebih cepat. Data kinerja yang tersedia juga dapat menjadi dasar untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Menurut Arif, pola kerja tersebut penting untuk membangun birokrasi yang tidak sekadar berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil.
“Akuntabilitas tidak hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga dari apa yang dihasilkan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Bappeda, kata Arif, terus mendorong seluruh OPD menggunakan SIKPD secara optimal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Penguatan sistem tersebut diharapkan membuat proses pengelolaan program lebih tertib dan terintegrasi.
Selain itu, kualitas pelaporan kinerja setiap perangkat daerah juga menjadi perhatian. Data yang disampaikan harus akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Arif mengatakan laporan kinerja yang baik akan membantu pemerintah melakukan evaluasi secara lebih objektif. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.
“Penguatan sistem pengelolaan kinerja merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami optimistis kualitas birokrasi akan semakin baik,” kata Arif.
