JEJAK.CO, Sumenep – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, ASEAN Eng., menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pendataan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik itu menjadi fondasi dalam membaca arah perkembangan ekonomi daerah dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terukur.
“Hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika dunia usaha di daerah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan yang selaras dengan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan sektor usaha yang terus berkembang,” kata Arif.
Pihaknya mendorong para pelaku usaha untuk memberikan data secara terbuka dan akurat saat proses pendataan berlangsung. Sebab, kualitas hasil sensus sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi responden, sehingga keterlibatan aktif pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menghasilkan basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Partisipasi pelaku usaha sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Informasi yang lengkap dan akurat akan menjadi pijakan pemerintah dalam merancang program yang mendukung penguatan UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arif.
Arif menjelaskan, pembangunan daerah yang efektif tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata. Tanpa dukungan informasi yang memadai, berbagai program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang menjawab kebutuhan masyarakat.
Arif kemudian menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Menurut dia, setiap data ekonomi yang diperoleh harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Data inflasi menjadi salah satu instrumen evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik,” kata Arif.
Sementara itu, BPS Kabupaten Sumenep memaparkan cakupan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjaring berbagai aktivitas usaha di luar sektor rumah tangga dan pemerintahan. Pendataan mencakup beragam lapangan usaha, mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, hingga sektor jasa dan akomodasi.
Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo, mengatakan sensus ini dirancang untuk menghasilkan data ekonomi yang lebih mutakhir dan komprehensif. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Seluruh unit usaha akan menjadi objek pendataan, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan berskala besar. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai struktur ekonomi dan karakteristik dunia usaha di berbagai wilayah.
Secara nasional, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia yang meliputi 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Di Kabupaten Sumenep sendiri, kegiatan ini menjangkau 27 kecamatan dengan cakupan 334 desa dan kelurahan.
Selain membahas persiapan sensus, Bappeda juga menekankan pentingnya pemanfaatan data ekonomi sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah. Data yang terkumpul dinilai dapat membantu pemerintah membaca gejolak ekonomi sekaligus menyusun langkah antisipatif terhadap berbagai potensi risiko yang muncul. (har)
