Pembahasan LKPJ Bupati, Masalah Lingkungan Hidup Disorot Politisi PDIP – Jejak

logo

Pembahasan LKPJ Bupati, Masalah Lingkungan Hidup Disorot Politisi PDIP

Kamis, 6 April 2023 - 12:34 WIB

2 tahun yang lalu

Darul Hasyim Fath, anggota Pansus LKPJ sekaligus Ketua Komisi I DPRD Sumenep

JEJAK.CO – Masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi pembahasan yang menyita perhatian dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2022.

Masalah lingkungan hidup ini disikapi Darul Hasyim Fath, dalam pembahasan lanjutan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, Rabu malam (5/4/2023). Dalam pandangannya, masalah lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya ideal, karena sejumlah titik di wilayah Sumenep masih terlihat semrawut.

Legislator PDI Perjuangan dari Pulau Masalembu tersebut kemudian menyoal kegiatan yang berkaitan dengan isu pemanasan global yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep selama tahun anggaran 2022.

“Kita perlu mendengar dari Kepala DLH Sumenep, menjelaskan soal sudut pandangnya dalam menggunakan anggaran,” kata Darul.

“Adakah kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu rumah kaca. Jadi kalau DLH tidak punya kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu pemanasan global, bagian dari efek rumah kaca, ya kita tidak bisa diskusi soal lain, berarti Kepala DLH ngak ngerti isu lingkungan hidup,” imbuhnya penuh tanda tanya.

Tidak hanya itu, Kabupaten Sumenep yang tidak mendapat penghargaan Kalpataru yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan juga disoal.

“Kita bisa nanya, siapa yang urusin urusan caranya kabupaten mendapat penghargaan Kalpataru. Lingkungan Hidup kan? Kita bisa mendengar penjelasan DLH, apakah kalau kita datang dari perbatasan kabupaten pamekasan ke Sumenep, sudah menggambarkan idealnya atmosfer yang sehat dengan oksigen yang benar?” ujarnya.

Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu membeberkan kondisi Kota Sumenep yang disebutnya belum diurus dengan sepenuh hati.

“Bisa lihat di depan Universitas Wiraraja (UNIJA), rumput bergelimpangan, semrawut. di sepanjang jalan Sumekar tak ada yang ngurus. Itu siapa yang urus? DLH apa Satpol PP. Kota ini apakah sudah bersih menurut DLH?” beberapa Darul.

Darul kemudian meminta kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan penjelasan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai bukti yang terang bahwa Kabupaten Sumenep sudah layak dikatakan kota bersih.

“Kalau tidak bisa menjelaskan itu semua, percuma narasi penghargaan Adipura dan lain-lain,” pungkasnya.


Baca Lainnya