JEJAK.CO, Sumenep – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyoroti masalah pendidikan. Pasalnya, kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep dinilai jalan di tempat.
Padahal anggaran pendidikan yang melekat di Dinas Pendidikan bersumber dari APBD cukup fantastik. Lebih dari Rp 800 miliar. Namun anggaran sebesar itu dinilai tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan.
“Anggaran di Dinas Pendidikan cukup besar. Lebih besar dari dinas lain, tetapi kami melihat pendidikan di Sumenep belum ada perubahan yang cukup signifikan,” kata Abu Hasan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Rabu (10/8/2022).
Masalah pendidikan ini, kata Abu Hasan, menjadi perhatian serius. Oleh karena itu DPRD Sumenep, yakni Komisi IV dan Komisi III hari ini menggelar rapat bersama mendatangkan Kepala Dinas Pendidikan dan PUTR.
“Sebenarnya hari ini kami gelar rapat bersama dengan Komisi III dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan PUTR. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir akhirnya rapat dipending,” terang Abu Hasan.
Politisi asa Pulau Kangean ini menduga anggaran di Dinas Pendidikan Salah sasaran sehingga tidak memberikan dampak yang maksimal.
Ia kemudian menyebutkan sejumlah masalah pendidikan. Di antaranya beberapa sekolah dasar atau SD yang sudah tidak sehat dan tidak layak dipertahankan. Karena Muridnya sedikit, hanya satu, dua, tiga, empat orang.
Masalah lain yang disebutkan, soal tenaga pendidikan, infrastruktur dan sejumlah kepala sekolah yang belum definitif. Dari sejumlah masalah itu dikhawatirkan menjadi kendala pendidikan di Sumenep belum berkembang.
“Seandainya tadi Kepala Dinas Pendidikan hadir kita mau memastikan itu. Jumlah sekolah di Sumenep yang tidak layak dipertahankan. Kita ingin memastikan berapa sekolah yang tidak layak. Mungkin ini menjadi bagian dari masalah pendidikan Sumenep. Sehingga tidak maksimal,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, dengan anggaran yang besar bisa berdampak besar pula. Baik dari sisi mutu maupun infrastruktur pendidikan.
“Kami berharap Dinas Pendidikan menata secara keseluruhan berapa sekolah yang sehat dan dianggap kurang sehat. Dan kita bersama sama carikan solusinya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Agus Dwi Saputra saat dikonfirmasi melalui WhatsApp belum memberikan merespon. (rei)
