JEJAK.CO – Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menilai perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur belum terarah. Akibatnya, fungsi dari pembangunan yang dihasilkan tak maksimal.
Menurutnya, masih ada pembangunan yang belum berkesinambungan dengan kegiatan lain di instansi berbeda. Pemerintah seolah sukses membangun daerah padahal manfaatnya belum menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Selama ini kami lihat, masing-masing instansi merancang kegiatan sesuai selera instansi, sehingga tidak memiliki kesinambungan kerja pembangunan dan tidak tuntas karena terkesan setengah hati,” ujar Muhri.
Mantan Ketua GP. Ansor Sumenep ini mencontohkan pembangunan taman adipura. Dilihat dari sket pembangunan terus ke arah Labang Mesem, tapi nyatanya terhenti karena ganti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sehingga pembangunan itu terkesan pembangunan pribadi bukan daerah,” tuturnya.
Muhri berharap pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi terutama program prioritas. Sehingga, pembangunan itu <span;>terlaksana secara kolektif dengan melibatkan unsur OPD lain.
“Misalnya, satu instansi bangun pompa, maka instansi lainnya menyiapkan irigasi -nya dan sejenisnya. Ada sinergi dari masing-masing OPD. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri,” urainya.
Perencanaan yang dilakukan secara kolektif, lanjutnya, harus dikomandani pihak Bappeda, utamanya berkaitan dengan pembangunan perioritas.
“Dengan begitu, pembangunan di Sumenep bisa terarah dan tidak terkesan hanya formalitas setiap tahunnya,” pungkasnya. (rei)
