JEJAK.CO – DPRD Sumenep mulai menyikapi masalah pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai stagnan. Sehingga APBD Sumenep sangat tergantung pemerintah pusat.
APBD Sumenep 2025 sebesar Rp 2,83 triliun. Sebanyak 87 persen atau Rp 2,26 triliun merupakan dana transfer pemerintah pusat. Sementara, PAD Sumenep hanya Rp 318,33 miliar dan pendapatan lain-lain sekitar Rp 12,5 miliar.
”Ketergantungan daerah terhadap pusat masih sangat besar. Sehingga perlu terobosan agar Sumenep bisa lebih mandiri secara fiskal,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep Dul Siam.
Politisi PKB ini mendorong Pemkab Sumenep berinovasi dan memaksimalkan realisasi program. Terobosan dan inovasi program pemerintah daerah diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pemkab terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Dul Siam menambahkan, untuk menaikkan PAD butuh langkah-langkah yang konkret.
Pemkab Sumenep harus bekerja lebih keras untuk menggali potensi daerah, terutama di sektor pariwisata.
”Peningkatan PAD harus menjadi program prioritas agar tidak terus-menerus bergantung ke pusat,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep mengundang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami ingin tahu, strategi apa saja yang akan dilakukan Pemkab Sumenep untuk meningkatkan PAD. Dan kenapa PAD kita stagnan. Padahal kami mematok target PAD minimal Rp 350 miliar,” ujarnya.
“Kami akan rutin melakukan evaluasi untuk melihat progres peningkatan PAD,” pungkasnya. (rei)
