Jejak.co – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Madura, Maskur memberikan warning terhadap seluruh kepala desa (Kades) di Kabupaten Sampang diwarning agar berhati-hati dan mengikuti ketentuan dalam merealisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Warning itu disampaikan menyusul diberlakukannya realokasi anggaran DD sebagaimana arahan pemerintah pusat untuk kepentingan penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Realokasi DD untuk penanganan Covid-19 rawan menimbulkan celah tindak pidana korupsi.
“Kami minta kepada seluruh Kades di Kabupaten Sampang agar melaksakan sesuai aturan yang ada,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (30/04/2020).
Realoksi DD untuk penanganan Covid-19 harus direalisasikan sesuai petunjuk teknis yang diarahkan oleh pemerintah, bukan lantas menjadikan peluang untuk mencari keuntungan dengan melakukan hal-hal yang bersifat manipulatif.
Kata dia, aparat penegak hukum atau institusinya akan hadir untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi kegiatan di masing-masing desa setempat. Hal itu semata-mata sebagai langkah antisipasi di tengah besarnya beban negara dalam menangani virus corona.
“Laksanakan program dengan baik dan benar, jangan sampai menyalahgunakan anggaran negara, apalagi ditengah situasi negara yang susah payah memutus mata rantai corona,” tutur Maskur mengingatkan.
Belum lama ini, Bupati Sampang Slamet Junaidi juga memperingatkan seluruh Kades di wilayahnya agar tidak main-main dengan realokasi DD untuk penanganan covid-19.
Politisi Nasdem itu bahkan mengancam akan memperkarakan sendiri kades yang terbukti menyalahgunakan anggaran Covid-19.
“Kalau semisal ada kepala desa yang terbukti menyalahgunakan dana penanganan virus corona ini, akan kami penjarakan. Jika tidak percaya silakan dibuktikan, saya tidak main-main, dan akan saya laporkan,” tegas Junaidi. (*)
