JEJAK.CO – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) merespon sejumlah problem pendidikan yang terjadi akhir-akhir ini. Di antaranya kasus pelecehan seksual terhadap siswa, terorisme hingga kesejahteraan guru non ASN.
Masalah yang ‘membelit’ dunia pendidikan itu dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. DPKS bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Agus Dwi Saputra beserta jajarannya, Kamis (16/2/2023).
“Kedatangan kami ke dinas pendidikan ini dalam rangka silaturrahim membahas sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi akhir-akhir ini,” kata juru bicara DPKS Achmad Junaidi usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep
Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Sumenep itu menyampaikan hasil pembahasan yang berlangsung di kantor Dinas Pendidikan Sumenep. Di antaranya, DPKS bersepakat dengan Dinas Pendidikan untuk mengurai masalah pendidikan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik.
Menurut Junaidi, DPKS bersama pemerintah akan memonitor guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Sumenep. “Kita akan melakukan stressing (penekanan,red) mendeteksi guru yang punya potensi intoleran dan perilaku menyimpang lainnya. Dan ini adalah langkah konkretnya,” imbuhnya.
Tak hanya itu, DPKS bersama Disdik juga telah menjalin komunikasi intens dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri untuk mencegah munculnya paham radikalisme, intoleransi dan terorisme di dunia pendidikan.
“Tentu kami tidak akan ada pemilihan baik sekolah yang ada di daratan maupun kepulauan. Semuanya, step by step,” ujar Junaidi.
Junaidi kemudian menegaskan bahwa masalah pendidikan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Semua harus bersama sama mengawasi, dan membantu untuk memajukan pendidikan yang lebih baik.
Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra mengapresiasi DPKS yang menyikapi problem pendidikan. Semua demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik.
“Yang paling ramai itu kan masalah asusila kemarin. Tentu kita sama-sama prihatin dan ingin secepatnya ada pencegahan,” katanya.
Pihaknya akan selalu bersinergi dengan semua stakeholder, terutama DPKS dalam mencegah paham radikalisme di lingkungan sekolah sejak dini.
“Minimal ada deteksi dini. Iya intinya, program kerja semua kita sinkronkan lah dengan DPKS,” imbuhnya.
Kata Agus, setelah Densus 88 menangkap salah satu guru yang bertugas di wilayah Kecamatan Manding atas dugaan keterlibatan dalam jaringan teroris, pihaknya langsung bergerak cepat mengumpulkan seluruh kepala sekolah.
Hal itu dilakukan untuk assesmen awal agar paham intoleransi tidak semakin mengakar di dunia pendidikan.
“Waktu saya datang ke sana (sekolah,red) kata komite sekolah, gak pernah dia (guru yang ditangkap densus) ngomong dan mengajak untuk ikut paham radikalisme. Itu hebatnya,” ujarnya.
Agus kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan. Dari hulu ke hilir harus kompak menjaga dan mengawasi proses pendidikan.
“Seperti apa yang sering disampaikan Bapak Bupati untuk selalu bergotong royong dalam membangun bangsa ini, di antaranya memajukan pendidikan. Sehingga wajah pendidikan di Kabupaten Sumenep lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” harap Agus. (rei)
