JEJAK.CO, Sumenep – Layanan kesehatan di kepulauan terutama Rumah Sakit Abuya Kangean yang sudah diresmikan setahun yang lalu dinilai tidak seperti yang diharapkan.
Rumah sakit yang dibangun di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat pulau.
Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, rumah sakit ini tak sesuai harapan masyarakat. Layanan kesehatan di sana dinilai tidak maksimal.
“Tidak maksimal lah. Ya dianggap jalan, tapi dipaksan,” kata Abu Hasan, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Selasa (21/9/2021).
Politisi PKB itu kemudian mengungkap salah satu penyebab layanan Rumah Sakit Abuya Kangean tidak maksimal. Di antaranya, sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas tidak masuk kerja, terutama abdi negara yang dari daratan.
“Sebenarnya kalau sudah tidak sanggup ditugaskan di kepulauan lebih baik memilih mundur saja atau pemerintah tegas,” tandanya.
“Ketika tidak sanggup bertugas di kepulauan ya dipecat lah. Banyak kok yang lebih siap. Dan ini lagi-lagi masyarakat kepulauan jadi korban,” imbunya.
Menurut Abu Hasan, masalah tersebut sudah disampaikan ke pihak Dinas Kesehatan bahwa pelayanan kesehatan di kepulauan khususnya Rumah Sakit Abuya yang sudah diresmikan tidak maksimal.
“Kalau sudah diresmikan kan mestinya aktivitasnya sesuai dengan hasil peresmian itu. Jangan hanya seremonial belaka, diresmikan tapi kenyataan di lapangan, pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” kritiknya.
Pihaknya sangat menyayangkan ASN yang ditugaskan di Pulau Kangean tidak rajin. Terutama ASN yang dari daratan.
Sehingga dia menilai pulau hanya dijadikan kepentingan untuk menjadi ASN.
Mengapa ASN nakal dibiarkan, apakah karena dari keluarga orang penting di Sumenep?
“Dalam tugas negara orang penting atau tidak penting, tidak ada bedanya, harus bekerja sesuai aturan,” jawabnya.
Harusnya, pihak yang berwenang mengawasi ASN tegas memberikan sanksi bagi ASN nakal.
“Tidak harus membeda-bedakan anaknya orang penting, tidak penting. Kalau sudah sanggup jadi ASN dan memilih formasi kepulauan, itu konsekuensi yang harus dilaksanakan. Berdosa, gaji yang yg diterima itu gaji haram,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Moh Nur Insan membantah kabar tersebut. Menurutnya, layanan Rumah Sakit Abuya berjalan seperti biasa.
Prihal ASN yang diduga tidak masuk, Nur Insan mengaku belum mendapat laporan.
Pihaknya berharap, petugas penanggung jawab medis seta bagian umum dan kepegawaian melaporkan jika ada masalah.
“Beliau berdua yang diharapkan memberikan laporan kepada kami manakala ada masalah di RS Abuya terkait semua hal itu. Termasuk ketika ada yang tidak masuk dan lain-lain,” terangnya.
Nur Insan mengakui jika Komisi IV DPRD Sumenep pernah menyampaikan masalah tersebut.
Hanya saja, pada saat dewan berkunjung ke Rumah Sakit Abuya Kangean perlu ada yang dicermati. Sebab, pada saat dewan berkunjung, bisa saja pegawai di sana ada yang sedang bertugas, misal ngurus administrasi ke kota atau sedang diklat.
Kendati demikian, lanjutnya, di rumah sakit tetap ada petugas, sehingga layanan tetap berlangsung.
Sebelumnya diakui sempat muncul ke permukaan tetang penilaian pelayanan yang kurang maksimal.
“Itu pada saat covid, tapi kami sudah antisipasi,”pungkasnya.
Penulis : Ahmad Ainol Horri
