JEJAK.CO, Sumenep – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keris atau Pemajuan Kebudayaan Keris Kabupaten Sumenep terancam tidak dibahas tahun ini. Pasalnya, raperda ini hingga sekarang belum masuk program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DPRD.
Ketua Baperpemda DPRD Kabupaten Sumenep Juhari menjelaskan alasan mengapa Raperda Pemajuan Kebudayaan Keris tidak masuk propemperda. Menurutnya, rapat bersama eksekutif selaku pengusul pada Kamis 16 November 2023 dipending. Masalahnya pihak eksekutif tidak hadir saat itu.
“Rapat itu kan untuk membahas tentang kesiapan eksekutif agar raperda keris ini masuk di propemperda. Karena dari eksekutif tidak hadir maka kami pending,” ungkapnya, Jumat (24/11/2023).
Politisi PPP itu mengatakan, sebelum Raperda Pemajuan Kebudayaan Keris masuk propemperda, legislatif ingin tahu terlebih dahulu kesiapan eksekutif.
“Kami ingin tahu dulu sejauh mana kesiapan Raperda Keris ini. Kami ingin tahun urgensitas dari raperda keris ini seperti apa, kemudian sejauh mana kajian akademiknya, apakah pihak kampus sebagai pembuat naskah akademik sudah turun ke Sumenep atau hanya sekadar memahami kata demi kata saja,” ujarnya.
Juhari belum memastikan agenda rapat lanjutan bersama eksekutif. Sebab saat ini anggota DPRD Kabupaten Sumenep sedang melaksanakan reses. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat,” jawabnya.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Sumenep Mohamad Iksan mengaku bahwa Raperda Keris atau Pemajuan Kebudayaan Keris sudah siap dibahas. Menurutnya draf raperda sudah dikirim ke DPRD Kabupaten Sumenep beberpa hari lalu.
“Drafnya baru kemarin diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Kita berharap dibahas tahun ini atau maksimal 2024. Hal kaitannya dengan pembahasan kami menunggu undangan,” jawabnya saat ditanya kesiapan Raperda Pemajuan Kebudayaan Keris.
Iksan mengakui proses Raperda Keris atau Pemajuan Kebudayaan Keris relatif lama. Semua itu disebabkan raperda ini pertama digagas di Indonesia, sehingga butuh kajian yang mendalam dan kehati-hatian.
“Raperda Keris ini dibuat satu-satunya di Indonesia makanya kita tidak punya perbabdingan,”ucapnya.
Untuk menyusun Raperda Pemajuan Kebudayaan Keris, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB). Sebelum diserahkan ke DPRD, pihaknya meminta kepada pihak UB untu dilaksanakan forum group discussion (FGD).
“Kami sudah dua kali menggelar FGD dengan beberapa komunitas dan paguyuban keris. Jadi raperda ini pada prinsipnya sudah siap dibahas, dan kami bersama peserta FGD secara bersama-sama akan mengawal ini,” ujar Iksan.
Iksan tidak menjawab alasan tidak hadir rapat yang digelar oleh Baperpemda DPRD Sumenep beberapa hari lalu. Hanya saja dia mengaku siap mengikuti pembahasan di DPRD.
“Kalau dibahas tahun 2023 alhamdulillah, tahun depan kita siap. Artinya kita sudah siap untuk mengawal agar raperda ini disahkan demi kemajuan budaya keris yang ada di kabupaten Sumenep untuk melengkapi Sumenep sebagai kota keris,” jawabnya. (rei)
