JEJAK.CO – Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menjadi prioritas pemerintah setempat. Berbagai upaya dilakukan melalui program strategis.
Di antara upaya yang dilakukan adalah program pendataan penduduk miskin terintegrasi. Pendataan ini dilakukan oleh semua perangkat daerah secara integratif untuk meminimalisir adanya perbedaan data kemiskinan antar instansi di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Ada banyak sektor yang ditempuh Pemkab Sumenep dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya program pendataan penduduk miskin terintegrasi,” kata Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Mustangin, <span;>Sabtu (22 Juni 2024)
<span;>Mustangin mengaku, Dinsos P3A Sumenep melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dalam menginput warga miskin ekstrem secara by name by adress.
Menurutnya, update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar mendapatkan data valid tentang angka kemiskinan yang notabene mengalami fluktuatif setiap tahunnya, juga melibatkan pendamping PKH.
Setelah melakukan update dengan verifikasi dan validasi data, Mustangin menyebutnya, terdapat 671.423 lebih keluarga atau KK yang masuk dalam DTKS.
Verval DTKS ini merupakan upaya Dinsos P3A untuk memperharui big data keluarga miskin di Sumenep. Dinsos melakukan semua itu untuk memastikan jumlah angka kemiskinan di Sumenep sesuai fakta yang ada di lapangan.
Validasi data jumlah kemiskinan itu akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. “Kami menargetkan pemadanan data selesai tahun ini, sehingga penanganam masalah kemiskinan ini tapat sasaran,” ujar Mjstangin. (rei)
