JEJAK.CO, Sumenep – Kinerja pembangunan di Kabupaten Sumenep selama 2025 disebut berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sejumlah program prioritas yang tercantum di RKPD <span;>menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, ASEAN Eng. Menurutnya, tema pembangunan difokuskan pada penguatan stabilitas sosial dan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas layanan kebutuhan dasar masyarakat.
“Seluruh program pembangunan diarahkan untuk mendukung tercapainya tema tersebut,” kata Arif.
Menurut dia, pemerintah daerah menetapkan tujuh program prioritas sebagai pijakan pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025. Prioritas pertama menyasar peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata, industri kecil dan menengah (IKM), serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Prioritas berikutnya diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur publik dan pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Langkah itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih merata, termasuk di kawasan yang selama ini masih tertinggal.
Di sektor sumber daya manusia, pemerintah daerah memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. Arif mengatakan kedua sektor tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan ekonomi. Di sisi lain, upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta penanganan persoalan sosial juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Sumenep turut menaruh perhatian pada upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Salah satunya melalui peningkatan aksesibilitas antarkawasan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi.
Adapun prioritas terakhir diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem yang lebih inovatif, efektif, dan berbasis digital. Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Arif menambahkan, seluruh program prioritas itu menjadi fondasi pembangunan daerah agar target yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat tercapai dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. (har)
