Besok Sabtu (27 Mei, pukul 14.00) rencananya akan ada istighasah Kubro untuk Keselamatan Lingkungan dan Persaudaraan di Kampung Tapakerbuy, Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Sumenep. Istighasah ini akan dihadiri oleh ulama Kharismatik, KH Thaifur Ali Wafa (Pengasuh Pesantren Assadad) dan KH.Hafidzi Syarbini (Rois Syuriah PCNU Sumenep). Para kiai, utamanya, di wilayah Timur Daya yang meliputi 4 Kecamatan, akan tumpah ruah di kampung yang saat ini warganya sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
Kenapa para kiai turun gunung? Sikap ini merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Tapakerbuy yang tanpa lelah dan mati -matian mempertahankan wilayah pesisir agar tidak direklamasi menjadi tambak garam. Warga butuh support, butuh ruang untuk mengadu. Istighasah menjadi pilihan untuk dijadikan ruang mengadu kepada Allah, Pencipta alam, sekaligus menghimpun petuah, pitutur, dawuh, dan support dari para kiai dan warga luar kampung. Segenap hikmah dan pelajaran dari istighasah ini akan diolah dan diracik oleh warga Tapakerbuy, kemudian dialirkan secara lahir bathin sebagai roh perjuangan. Warga Tapakerbuy nanti akan berseru, “KAMI TIDAK SENDIRI”.
Selama 3 bulan terakhir, warga kampung ini benar-benar dihadapkan pada masalah besar, menyangkut nasib ruang hidupnya. Pesisir kampung ini, seluas 21 hektar akan direklamasi menjadi tambak garam. Ancaman dan bahaya mengerikan menghantuinya jika reklamasi benar-benar terjadi. Pesisir tidak lagi menjadi tempat mereka mencari kerang, udang, kepiting, tiram dan kekayaan pesisir lainnya. Reklamasi juga akan memicu abrasi, rob, dan banjir yang akan menggenangi rumah-rumah di kampung ini. Saat ini saja, ketika air laut pasang, banjir kadang menyapa masjid mereka, tempat warga di kampung ini bersujud kepada Tuhan.
Itulah alasan mereka tanpa lelah menolak. Sejak bulan ramadlan hingga saat ini mereka bergantian melakukan ronda, menjaga eskavator dan perahu yang akan mengangkut alat reklamasi agar tidak masuk. Dengan perahu kecil mereka menghadang eskavator, mengingatkan saya pada aktivis Greenpeace yang menghadang tanker besar di tengah lautan. Karena tindakannya ini pula mereka dilaporkan ke kepolisian, meski masih diminta klarifikasi, karena dianggap menyandera ( mungkin eskavator dan perahu milik investor). Teman-teman aktivis punya pendapat lain, tindakan investor yang melaporkan ke kepolisian, dianggap sebagai upaya kriminalisasi, sebagaimana banyak dilakukan investor terhadap petani dan nelayan di republik ini. Sudah ada 4 warga yang dipanggil, ditambah 6, dan kabar terakhir akan disusul warga lain.
Warga kampung ini benar-benar benar tidak mengerti, bagaimana mungkin laut atau pesisir ada SHM (Sertifikat Hak Milik)-nya. Dan ini diterbitkan secara resmi oleh BPN? Atas dasar ini investor ngotot tetap mau melakukan reklamasi. Kemarin ketika BPN datang, mereka menyaksikan sendiri bahwa yang akan direklamasi itu memang laut, meski mereka enggan menyebutnya, karena tugas mereka katanya cuma memantau. Saya juga menemukan video polisi hadir ke lokasi yang hendak direklamasi, dan polisi itu juga seolah memihak investor karena memiliki SHM, pada hal mereka melihat sendiri bahwa di depan mereka laut.
Pemkab? Bergerak lambat. Di video yang saya peroleh di WAG pak Bupati baru meminta bawahannya untuk ngecek lokasi dan mengumpulkan informasi kenapa warga ribut. Pada hal, pak Bupati pasti juga tahu bahwa lokasi yang akan direklamasi itu laut. Terus DPRD? Awalnya saya senang karena DPRD mengeluarkan rekomendasi agar proyek reklamasi tidak dilanjutkan. Habis mengeluarkan rekomendasi, mereka senyap kembali. Saya menduga mereka fokus pada persiapan mereka jelang 2024. Tapi apa ya, warga mau ditinggal sendiri? Buat apa mereka punya negara, jika begini? Allahu Akbar.
Dalam situasi kosong kepemimpinan seperti ini, para kiai yang turun gunung sangat tepat. Mereka sudah selayaknya bersama warga yang sendirian dan didhalimi. Jika ada yang mengatakan dan seolah menyalahkan, kenapa kiai turun, mereka yang menyalahkan seharusnya justru bertanya, kenapa negara diam?
Wallahu A’lam
Salam
A. Dardiri Zubairi
