JEJAK.CO, Sumenep – Bupati Sumenep Achmad Fauzi merespon masalah rencana pembangunan tambak garam dengan mereklamasi pantai atau laut di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura.
Rencana pembangunan tambak garam tersebut ditolak oleh warga setempat. Warga menilai, pembangunan tambak dengan mereklamasi pantai atau laut karena sebagai sumber kehidupannya. Selain itu, mereka khawatir terjadi banjir rob apabila laut dijadikan tambak garam.
“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep agar Kepala Desa Gersik Putih dipanggil,” kata Fauzi saat ditanya masalah rencana pembangunan tambak garam Gersik Putih, Selasa (23/5/2023).
Bupati Fauzi menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Anwar Syahroni Yusuf untuk mencari tahu kronologi masalah rencana pembangunan tambak garam hingga ditolak oleh warga.
“Biar ditanyakan bagaimana kok sampai ramai. Sosialisasi awalnya bagaimana. Saya tidak mau berbicara hal lainnya, kecuali kenapa bisa begitu,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, permintaan agar Kepala Desa Gersik Putih dipanggil itu telah disampaikan dua hari lalu, setelah dirinya mendapatkan informasi bahwa masalah pembangunan tambak garam di Desa Gersik Putih semakin memanas.
Laut yang rencana akan digarap tambak garam di Desa Gersik Putih
Penolakan terhadap rencana pembangunan tambak garam di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep tidak hanya datang dari warga setempat.
Sejumlah kalangan juga kompak menolak pembangunan tambak garam dengan mereklamasi laut. Di antaranya aktivis, mahasiswa hingga tokoh masyarakat.
Masalah Tambak Garam di atas laut seluas 41 hektar itu juga disoroti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sejak awal, organisasi ini terlibat mendampingi masyarakat menolak penggarapan tambak garam di atas laut, tepatnya di perairan Dusun Tapakerbau.
Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sumenep, Abdul Mahmud dengan tegas menolak akuisisi laut sebagai tambak garam milik pribadi atau perusahaan di Desa Gersik Putih. Ia sampaikan setelah selesai konsolidasi dengan semua kader PMII untuk mengawal kepentingan masyarakat Gersik Putih yang selama ini diperjuangkan, Minggu malam (21/5/2023).
“Kami PMII Sumenep juga menolak reklamasi pantai, menolak adanya pertambangan ilegal,” tegasnya.
Ketua PMII Sumenep mengatakan, menjaga lingkungan menjadi dasar pergerakan yang harus terus digelorakan. Sebab, lingkungan menjadi salah satu pilar penting kehidupan manusia.
Pihaknya meminta pemerintah hadir untuk memberikan kepastian kesejahteraan dan kedamaian warga Desa Gersik Putih yang saat ini tengah berjuang melawan oligarki.
“Masalah rencana pembangunan tambak di Desa Gersik Putih butuh kehadiran pemerintah dengan kebijakan strategis dan taktis untuk menjawab persoalan yang dialami warga Gersik Putih,” ujarnya.
Demo warga Gersik Putih bersama ARB demo di depan Kantor Bupati Sumenep
Sebelumnya, ratusan warga Desa Gersik Putih bersama aktivis Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar demo ke kantor Bupati Sumenep dan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN).
Moh. Faiq, perwakilan aktivis ARB mengatakan, berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lokasi yang akan digarap menjadi tambak garam merupakan kawasan lindung yang tidak dibangun apapun atas nama perorangan maupun perusahaan.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Sumenep menegakkan Perda RTRW atas rencana pembangunan tambak di kawasan lindung.
“Kami bersama masyarakat juga meminta Inspektorat mengaudit Kepala Desa Gersik Putih yang tidak berpihak kepada rakyatnya,” tandasnya. (har/rei).
