JEJAK.CO, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (11/10/2021).
Pihak yang dipanggil di antaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pemanggilan ini berkait dengan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep. Pasalnya berhembus kabar bahwa ASN di kepulauan banyak yang bolos. Di antaranya ASN yang ditugaskan di Puskesmas Arjasa dan Rumah Sakit Kangayan.
Muta’em, anggota Komisi I DPRD Sumenep mengatakan bahwa ASN tidak hanya mendapat gaji tapi juga tunjangan. Oleh sebab itu, saat ini pihaknya ingin menanyakan tentang informasi ASN bolos yang diduga secara berjamaah.
Pihaknya juga akan mengevaluasi tunjangan kinerja ASN. Menurutnya, tunjangan kinerja ASN merupakan iktikad baik pemerintah. Jika sudah disediakan lalu tidak seiring dengan sikap ASN dalam menjalankan kewajibannya, tunjangan kinerja itu harus di evaluasi ulang,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Dapil VI (Kecamatan/Pulau Kangayan, Arjasa dan Sapeken) itu kemudian menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Inspektorat dan BKPSDM karena kedua OPD itu memiliki kewenangan untuk menilai dan memberikan sanksi kepada ASN nakal.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Mohammad Hanafi menyebutkan bahwa pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Abuya Kangean sebanyak 70 orang. Namun yang aktif sekitar 15 sampai 20 pegawai.
Kondisi tersebut membuat politisi Demokrat itu geram. Ia mendesak agar pihak terkait menindak ASN nakal sesuai regulasi yang ada.
“Jangan mengandalkan beking-beking, karena kalau terbukti beking itu tidak akan berarti apa-apa,” sindir politisi Demokrat itu.
Selain ASN, imbuhnya, PPPK juga disebut jarang masuk. Terutama pegawai Hanafi yang berasal dari daratan ditugaskan di wilayah kepulauan.
Sementara, Kepala BKPSDM Sumenep, Abd. Madjid saat itu mengatakan bahwa lembaganya belum menerima laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait adanya dugaan ASN yang ramai-ramai bolos di Rumah Sakit Abuya Kangean.
“Ya tidak masuk masuk ke kami loh” tuturnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/9/2021)
Madjid menjelaskan, bahwa OPD terkait masih dalam tahap pengecekan ke lapangan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
“Belum, dinas kesehatan masih mau ngecek ke sana, minta laporannya sebagai langkah pertama,” ungkapnya.
Untuk diketahui, saat ini Komisi I DPRD Sumenep sedang berlangsung dengar pendapat dengan OPD terkait.
Penulis : Rifand NL
Editor : Ahmad Ainol Horri
