JEJAK.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepastian hukum menjadi syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, investasi tidak akan berkembang apabila penegakan hukum masih diwarnai praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026). Di hadapan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, ia meminta seluruh aparat penegak hukum menjaga kepercayaan publik dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten.
Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal maupun investasi, tetapi juga ditentukan oleh terciptanya rasa aman dan kepastian hukum. Tanpa dua faktor tersebut, dunia usaha akan ragu menanamkan modal di Indonesia.
“Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi,” tegasnya.
Menurut Prabowo, keamanan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar rendahnya angka kriminalitas. Keamanan harus mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa rasa khawatir.
“Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru senang mengajar, anak-anak senang belajar,” ujarnya.
Ia menilai terciptanya stabilitas keamanan akan berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga iklim usaha sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung masih besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia menyebut kemiskinan yang masih dialami sebagian masyarakat tidak terlepas dari praktik korupsi, penyelundupan, serta berbagai aktivitas ekonomi ilegal yang menggerus penerimaan negara.
“Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh aparat wajib memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara. Menurut dia, hukum harus menjadi pelindung masyarakat yang jujur, berpihak kepada kelompok lemah, serta tidak boleh diterapkan secara diskriminatif.
“Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya.
Prabowo menutup pidatonya dengan mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat kepentingan politik maupun sarana penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga meminta tidak ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan memperkuat kepercayaan masyarakat. (dan/*)
