Jejak.co, Semarang – Pembuat atau pemilik poster ‘Raja Jokowi’ masih menjadi tanda tanya. Dengan batas waktu hari ini, pembuat dan penyebarnya diminta datang menemui PDIP untuk menjelaskan maksud pemasangan. Merasa tersentil, kubu lawan politik menilai PDIP mengada-ada jika menuduh mereka.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, mengatakan dirinya langsung mengeluaran edaran untuk kader agar segera mencopot poster jenis rontek tersebut setelah memastikan DPP PDIP dan tim kampanye nasional maupun daerah tidak ada perintah untuk membuat poster itu.
Setelah poster-poster dan stiker di belakang agkutan kota dengan gambar serupa di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diturunan, PDIP juga melakukan penelusuran. Ketika melihat seseorang memasang poster itu, ternyata memang ada perintah dari ‘pusat’ namun orang itu tidak bisa mejelaskan siapa yang dimaksud.
“Sudah ada, yang masang sudah ketahuan, yang pasang di lapangan ketahuan. Sudah ada, yang pasang di lapangan ketahuan, yang masang bertemu kita. Kita tanya, ‘Kamu itu pasang gimana?’. (Dijawab) ‘Disuruh dari pusat’,” ungkap Bambang saat dihubungi, Rabu (14/11/2018).
Namun dari penelusuran itu diketahui sebelum pemasangan poster ada pertemuan di hotel di Semarang. Gudang tempat penyimpanan alat peraga kampanye ‘raja Jokowi’ itu juga sudah diketahui. PDIP pun menilai itu bukan proyek dengan dana sedikit karena ada 10 poster tiap desa sehingga ada kemungkinan jumlahnya 85 ribu lembar se Jawa Tengah.
“Sekali pasang, yang memasang dapat Rp 5 ribu, plus bambu dan tali Rp 10 ribu. Itu angka gede, belum percetakannya, pengangkutannya dan lain lain. Melibatkan uang besar, tidak kurang Rp 3,5 miliar sampai Rp 4 miliar,” kata Bambang Wuryanto di Semarang, Rabu (14/11/2018).
Jika benar seperti itu, menurut Bambang, pembuat atau pemilik poster adalah orang kaya. Dalam analisisnya kemungkinan pemiliknya kemungkinan adalah kubu lawan politik. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pemiliknya adalah pendukung Jokowi sendiri.
Namun terkait kemungkinan bahwa poster-poster itu dibuat oleh pendukung Jokowi sendiri, Bambang Wuryanto menyebut bahwa jika benar demikian maka pendukung tersebut memiliki pemahaman organisasi yang tidak memadai. Namun jika lawan politik yang membuat, Bambang mengakui orang tersebut cerdas.
“Tentu yang punya gawe (kepentingan) itu orang yang punya duit. Kalau (dibuat) pendukung Jokowi, maaf, pemahaman organisasinya rendah, pemahaman budayanya rendah. Tapi kalau lawan, dia jago, punya kecerdasan luar biasa, karena kalau keliru menurunkan (poster), isu tersebar PDIP turunkan gambar Jokowi, cari sensasi,” terang Bambang.
PDIP belum memutuskan untuk melaporkan pemasangan poster itu ke pihak berwajib. Menurut PDIP, poster tersebut mencatut logo PDIP tanpa sepengetahuan partai. Kemudian dianggap merendahkan karena Jokowi adalah calon presiden yang maju melalui pemilihan umum.
“Ini merendahkan kecerdasan. Ini era demokrasi, pejabat politik, ini sebagai capres, artinya kalau kemudian dikatakan raja, raja kan tidak dipilih, harusnya dipilih, elektoral. Ini merendahkan kecerdasan PDIP,” tegasnya.
 Stiker ‘Raja Jokowi’ di angkutan umum (Foto: yon/jejakco)
|
Kini PDIP masih menunggu pemilik poster datang secara kesatria ke kantor DPD PDIP Jawa Tengah. Siang nanti akan digelar rapat oleh pengurus PDIP Jateng untuk menentukan sampai kapan akan menunggu dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya.
“Hari ini kami sampai tahap semua APK kita amankan. Tahap berikutnya menunggu sang pemilik APK bersikap kesatria. Kita akan ajak diskusi sebagai sesama anak bangsa. Saya pastikan tidak ada lecet sedikit pun,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro menyayangkan tuduhan yang mengarah ke oposisi. Ia menyarankan PDIP langsung lapor ke Bawaslu.
“Kalau soal edaran (penurunan poster), kami pahami langkah itu. Tapi saling tuduh itu membuat suasana tidak baik,” kata Sriyanto kepada detikcom, Selasa (13/11/2018).
Ia juga menyebut beredarnya poster tersebut pasti butuh biaya tinggi, sehingga menurut Sriyanto pihaknya lebih baik mencetak poster Praowo-Sandi daripada mencetak poster lawan politik. “Dari pada membuat itu, mending kami buat poster untuk kami,” ujarnya.
Sriyanto menjelaskan agar tidak saling tuduh, karena berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua Pengawas Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008, ada penyebaran selebaran yang menjelekkan Calon Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Setelah pelakunya tertangkap ternyata salah satunya adalah pendukung Bibit sendiri.
“Saya tahun 2008 punya pengalaman saat jadi ketua Panwas Pilgub Jateng beredar selebaran yang sudutkan Cagub Bibit Waluyo setelah ditelusuri ternyata yang bikin pihak tertentu yang bukan dari kubu rival,” jelasnya.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, memandang orang di balik poster yang menampilkan Presiden Joko Widodo bak raja itu tak mengerti hukum.
“Apa pun itu, memang siapa pun yang menempatkan poster itu, yang pertama, memang tidak mengerti tentang hukum di NKRI. Terus kemudian yang kedua memang cari perhatian,” ujar Hendri. (sumber: detik.com)
