Jual Beli Proyek Ibarat Kentut, Praktiknya Ada tapi Sulit Dibuktikan – Jejak

logo

Jual Beli Proyek Ibarat Kentut, Praktiknya Ada tapi Sulit Dibuktikan

Rabu, 3 Maret 2021 - 10:40 WIB

4 tahun yang lalu

Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi (Foto : Jejak.co)

Jejak.co, Sumenep – “Dana hibah yang diperjualbelikan ibarat kentut. Ingin kita buktikan sangat sulit tapi itu terjadi. Dan ini menjadi perbincangan masyarakat di bawah, teman-teman- aktivis, media paham itu. Artinya suara itu ada, praktik itu ada, tetapi untuk membuktikan sangat sulit.”

Pernyataan anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi ini sebagai bentuk kritik kepada pengelola dana hibah (proyek) yang selama ini dikelola para wakil rakyat. Dana tersebut yang mengalir ke empat kabupaten di Madura cukup besar tetapi dampaknya tidak jelas.

“Kalau saya pribadi memang sengaja menyingkirkan diri dalam kubangan seperti ini. Bahkan sudah saya lakukan sejak mengawal pokir pada Perubahan APBD 2020 sampai APBD 2021, saya zero. saya tidak pernah memperjual-beli kankan. Apalagi memperjualbelikan, meminta cashback atau fee tidak saya lakukan. Karena komitmen ini sejak sebelum saya menjadi anggota DPRD,” tegasnya saat gelar reses, Selasa (2/3/2021).

Menurut Mathur, terkait isu atau informasi jual beli proyek dana hibah yang selama ini berseliweran biarlah jadi perbincangan masyarakat, “biar mereka melakukan penilaian dan biarkan pihak penegak hukum yang melakukan penelusuran. Kalau itu memang terjadi konsekwensinya nanti akan berhadapan dengan penegak hukum,” paparnya.

Sebagai anggota DPRD Jawa Timur yang ikut mengelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) atau sebagian orang menyebutnya kelompok masyarakat (Pokmas), dana hibah, Jasmas, Mathur menegaskan bahwa program tersebut sangat bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Ini sebenarnya program pemerintah yang
payum hukumnya jelas, ada Permendagri Nomor 21 yang mengatur bagaimana persyaratan pengajuan dana hibah untuk pemberdayaan masyarakat. Penerimanya berupa kelompok atau organisasi yang berbadan hukum,” jelasnya.

Melalui dana hibah (Pokir) yang dikelola anggota DPRD, lanjutnya, banyak yang bisa dilakukan dan disinergikan bersama untuk kepentingan masyarakat. Program tersebut bisa diwujudkan melalui jaring aspirasi yang dilakukan anggota DPRD atau pertemuan informal lainnya.

“Contoh pengajuan pemberdayaan.
Apa yang tidak bisa difasilitasi dengan dana hibah itu? Jumlahnya juga sangat fantastis, di angka Rp 9 triliun lebih,” imbuhnya.

Mantan aktivis PMII ini menegaskan, kalau dari 12 anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Madura bisa mengawal Pokir untuk pemberdayaan masyarakat, maka pembangunan di Pulau garam ini akan lebih maksimal. Sebab, dana hibah yang digelontorkan ke Madura sebanyak Rp 1 triliun lebih.

“Saya pikir perekonomian di level grassroot masyarakat bawah akan sedikit terangkat. Kesejahteraan masyarakat bisa tingkatkan dan angka kemiskinan bisa ditekan apabila dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya

Namun kenyataannya, dana hibah yang mencapai hampir separuh APBD Sumenep itu belum sesuai harapan. Hal itu dapat dilihat dari IPM yang masih rendah dan angka kemiskinan yang tetap tinggi di Madura.

“Ini kan harus dipertanyakan, manfaatnya apa untuk pembangunan Madura. Kenapa IPM rendah, kenapa angka kemiskinan tetap tinggi, berarti kan harus ada kajian yang mengevaluasi dana hibah yang selalu dianggarkan oleh Pemprov Jatim,”kritik politisi PBB ini.

Peruntukan dana hibah tidak hanya untuk pemberdayaan, tetapi juga bisa digunakan untuk infrastruktur, seperti saranan dan prasarana pendidikan, pengaspalan, paving, pengairan, dan pembangunan fisik lainnya.

Namun, Mathur mengaku kurang tertarik mengelola dana tersebut untuk infrastruktur. Ia menegaskan akan mengawal dana tersebut untuk pemberdayaan.

“Saya melihat sudah terlalu banyak yang porsinya sudah diambil anggota dewan lain seperti program plengsengan, gorong-gorong, pengaspalan, pengairan, paving dan lain lain. Saya pingin sedikit menyingkir dari itu dan ambil yang lain yang menurut penilaian saya belum tergarap.
Biar saya tidak berkecimpung di masalah infrastruktur, saya lebih suka memberdayakan masyarakat dan itu berkelanjutan,”jawabnya saat ditanya ketertarikan mengawal di pemberdayaan.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal dana hibah atau Pokir yang dikelola DPRD Jawa Timur, pihaknya menantang masyarakat Madura terutama pemuda yang memiliki konsep ekonomi kreatif untuk pemberdayaan agar mengajukan kepada dirinya. Syaratnya konsep program yang diajukan berkelanjutan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Madura, Mathur membuka peluang selebar-lebarnya kepada kelompok atau organisasi yang berbadan hukum untuk mengajukan program pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat Madura. Usulan itu akan diperjuangkan di APBD Jawa Timur Timur 2022.

Ia menegaskan tidak akan menjual program yang dikelolanya. Semua itu ia tegaskan agar Pokir yang dianggarkan untuk diserap wakil rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Madura dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Penulis : Ahmad Ainol Horri


Baca Lainnya