JEJAK.CO – Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir berharap eksekutif lebih maksimal dalam merealisasikan program yang bersumber dari APBD Sumenep 2024.
Hal itu disampaikan setelah Pemkab Sumenep menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) 2023.
”Semangatnya ditingkatkan dan semua program harus direalisasikan dengan baik. Semua niatkan untuk mengabdi dan kebaikan Sumenep” ujar Hamid.
Prestasi WTP dari BPK RI yang diterima Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsujudo, menurut Hamid harus dibarengi dengan semangat kerja yang lebih optimal.
Salah satu indikator kerja eksekutif lebih baik dapat dilihat dari serapan APBD 2024. Semua program yang bersumber dari APBD harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Tidak menunda hingga akhir tahun.
Realisasi program dan serapan APBD 2024 harus lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, serapan anggaran juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Realisasi dan serapan anggaran juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, anggaran yang dipakai pemerintah bersumber dari masyarakat,” imbuhnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kemudian mengingatkan pemerintah agar membuat program sesuai kebutuhan masyarakat. Program yang dicanangkan harus dipastikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai program yang bersumber dari APBD itu tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, yang akhirnya tidak berguna,” pungkasnya. (rei)
