JEJAK.CO, Sumenep – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep tahun 2023 telah selesai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama eksekutif November 2022.
Kini, APBD Sumenep 2023 menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur untuk kemudian disahkan.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Ach Naufil MS meminta pemerintah daerah segera mempersiapkan perencanaan umum pelaksanaan program 2023 secara matang agar serapan APBD terserap sejak awal tahun.
Naufil menilai selama ini Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki tradisi telat merealisasikan serapan APBD. Biasanya APBD Sumenep baru terealisasi pada periode Maret hingga April.
Tradisi ini, kata politisi PKB itu harus diakhiri. Pemerintah sejak dini harus mengantisipasi keterlambatan realisasi APBD sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah secara tidak langsung untuk mengurangi kesenjangan sosial. Apabila serapan APBD lambat maka akan membuka lebar jurang pengangguran dan kemiskinan.
“Karena belanja pemerintah adalah stimulus bagi ekonomi daerah. Oleh sebab itu, tahun depan serapan APBD kita bisa dimulai dari awal tahun, paling tidak Februari sudah jalan,” ujar Naufil.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi selama ini gencar melakukan kegiatan untuk menekan inflasi. “Kami apresiasi semangat bupati. Cita-cita itu seyogyanya juga diperhatikan dan diterjemahkan oleh bawahannya, bahwa inflasi itu akan terjadi jika serapan APBD lambat,” tegas Naufil.
Selain masalah serapan yang selalu telat, Naufil juga menyoroti kualitas program pemerintah. “Seperti halnya infrastruktur dan kualitas pendidikan dan kesehatan, maka ini perlu diperhatikan, lebih-lebih di daerah kepulauan agar tidak selalu merasa dianaktirikan,” pungkasnya. (rei)
