JEJAK.CO, Sumenep – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Darul Hasyim Fath (DHF) meminta kepala desa harus serius meracik program melalui dana desa (DD).
“Kepala desa harus jadi “sniper” membidik problem kemiskinan di tingkat desa melalui DD,” kata DHF saat menjadi narasumber pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa angkatan II di salah satu hotel di Sumenep beberapa waktu lalu.
Politisi muda dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian menegaskan DD yang digelontorkan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah kerakyatan di tingkat desa. Caranya, kepala desa harus menyusun program dengan cermat berdasar kebutuhan masyarakat.
“Saya punya dugaan tidak semua kepala desa secara serius meracik RPJMDES (rencana pembangunan jangka menengah desa). Kecenderungan kepala desa pada saat menyusun RPJMDES selalu diserahkan kepada orang lain,” ujarnya.
Padahal RPJMDes merupakan babon atau kitab suci kepala desa untuk mewujudkan mimpi politiknya. “Misal kepala desa punya mimpi pengentasan kemiskinan, harus diterjemahkan ke dalam RPJMDES dan RKPDes (rencana kerja pembangunan desa).
Dalam menyusun program, DHF kemudian mendorong agar kepala desa prioritaskan program pemberdayaan. Program fisik yang selama ini dominan dikurangi.
“Program itu harus berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat desa, terutama masyarakat miskin dan masyarakat marjinal,” ujar DHF.
Disadari bersama tugas kepala desa sangat berat. Pasalnya, nyaris semua problem di tingkat bawah oleh rakyat dibebankan ke kepala desa. Kendati pun demikian, politisi asal Pulau Masalembu itu menegaskan agar kepala desa yang telah dimandatkan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah tidak mengeluh atas beban yang dipikul.
“Jangan sampai jadi pengeluh atas janji republik, jangan sampai kepala desa tidak ikut menyemai optimisme di atas warga desa. Sebab saudara-saudara ketika ditakdir menjadi kepala desa berarti telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di republik ini. Jadi berhentilah mengeluh,” pesannya.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan itu kemudian mengingatkan para kepala desa untuk memperkuat wawasan kebangsaan di tingkat desa.
DHF menyinggung masalah itu karena Kabupaten Sumenep tengah menjadi sorotan atas penangkapan terduga teroris beberapa waktu lalu.
“Sebagai kepala desa yang diberi mandat oleh negara wajib memperteguh UUD 1945, NKRI dan Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai asas negara sudah final,” tegas DHF di hadapan kepala desa.(rei)
