Jejak.co – MH Said Abdullah bertemu ratusan kepala desa (Kades) dalam rangka reses atau serap aspirasi, Rabu (29/7/2020). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi PDI Perjuangan ini memastikan situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19.
Politisi asal Sumenep ini ingin tahu bagaimana realisasi program pemerintah utamnya pemerintah desa dalam menangani Covid-19. Karena refocusing anggaran dana desa (DD) dialokasikan untuk Bantua Langsung Tunai (BLT) kepada warga terdampak dan kaum miskin.
“Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanan,” terangnya pada saat reses yang digelar di aula Debaghraf Hotel.
Salah satu aspirasi yang disampaikan para kades di Sumenep, kata Said, masalah regulasi DD yang dinilai terlalu ruwet. Para kades berharap agar regulasi DD tidak terlalu birokratis, “ artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa sehingga pencairan DD mudah,” ungkap Said.
Dalam kesempatan reses, MH Said Abdullah yang saat ini menjabat Ketua Banggar DPR RI juga menyampaikan tentang masalah pendidikan. Ia berharap, kedepan kebutuhan anak didik mulai dari seragam hingga buku ditanggung pemerintah.
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, lanjut suami Khalida Ayu Winarti, seragam sekolah dijahit sendiri oleh orangtua, agar ukurannya sesuai harapan, dan yang paling penting bisa membantu meningkatkan pendapatan tukang jahit lokal yang ada di setiap desa.
Selain Pendidikan, politisi senior PDI Perjuangan ini juga menyinggung soal kesehatan. Di antara masalah kesehatan saat ini, banyak warga miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program kesehatan pemerintah melalui BPJS belum sepenuhnya membantu masyarakat miskin. Semua itu terjadi karena pendataan warga miskin yang berhak mendapatkan KIS amburadul.
“Biar semua warga miskin bisa menikmati program pengentasan kemiskinan, saya harap pendataan secara kontinu atau berkesinambungan dan valid,” harapnya.
Ia juga berharap kepada semua pihak utamanya kades sebagai pemimpin di tingkat desa agar selalu melayani masyarakat secara maksimal.
Di hadapan para kades, Said kemudian membahas masalah kedaulatan pangan. Baginya, pahlawan pangan ada di desa. Karenanya, nasib petani harus diperhatikan. Hasil panen mereka harus dipastikan terjual dan dibeli secara layak.
“Kedepan kalau ada bansos, harus beli ke petani. Jangan sampai beli ke grosir, beli ke petani. Itu harapan kita,” tandasnya.
Said kemudian bercerita bahwa orang dulu sangat memperhatikan pangan. Tidak membiarkan lahan kosong, selalu ditanami berbagai jenis tanaman . Bahkan, di pekarangan rumahnya ditanami pohon yang bermanfaat, seperti pohon kelor, sehingga nyaris tidak ada warga yang kelaparan.
“Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanami ‘marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Miskun Legiyono mengaku senang bisa bertemu dengan MH Said Abdullah sebagai wakil rakyat dari Madura dan Ketua Banggar DPR RI. Kades Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep ini menyampaikan beberapa keluhan, di antaranya tentang regulasi DD yang dinilai terlalu birokratis.
“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah kades salami. Kami berharap regulasi dana desa tidak terlalu birokratis, sehingga pencairannya mudah,” terangnya.
Penulis : Haryono
Editor : Ahmad Ainol Horri
