JEJAK.CO-Soal kesejahteraan guru di Pamekasan seolah menjadi fokus utama dalam perbincangan di lingkungan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur meminta pemerintah serius menyikapi masalah kesejahteraan guru honorer non kategori.
Kesejahteraan guru merupakan tanggung jawab bupati dan wakilnya karena sudak masuk visi-misi mereka berdua. Oleh sebab itu bupati diminta untuk merelisasikan hal tersebut pada 2020 mendatang. Dan hal ini juga sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami meminta agr guru-guru yang sudah mengabdi cukup lama agar mendapat perhatian khusus,” Kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Ismail, Jumat (1/11/2019).
Menurut mantan aktivis PMII itu, upah yang didapat oleh guru honorer non kategori ini tergolong tidak manusiawi. Sebab, upah yang diterima dengan kinerja mereka setiap hari berbanding terbalik.
“Bayangkan guru yang mendapat upah Rp 200 ribu itu jika di bagi 25 hari hanya 8 ribu rupiah setiap harinya,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Pamekasan itu.
Oleh sebab itu, 20 persen untuk pendidikan dari APBD diharapkan bisa menyelesaikan persoalan ini. Mengingat anggaran yang ada dipastikan cukup untuk mengubah nasib guru-guru yang ada di Pamekasan.
Dilain tempat Wakil Bupati Pamekasan Rajae menyampaikan bahwa pihaknya mangaku akan mengkaji secara mendalam tentang postur APBD yang ada. Bahkan ia memyampaikan juga akan memberikan insentif kepada guru-guru non kategori tersebut. “Kami akan melihat postru APBD dan akan memberikan insentif,” jelasnya singkat.
Penulis : Fahrurrosyi
Editor : Ahmad Ainol Horri
