JEJAK.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.
Partisipasi publik tersebut difasilitasi melalui berbagai jalur, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten, hingga pemanfaatan platform digital yang dapat diakses masyarakat secara luas.
Melalui mekanisme itu, Bappeda berupaya memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan usulan. Termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Dalam proses perencanaan, Bappeda berperan menyaring sekaligus menyelaraskan berbagai usulan yang muncul dari masyarakat. Usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Model perencanaan partisipatif ini diharapkan dapat mengurangi dominasi pendekatan pembangunan yang bersifat top-down. Sebaliknya, program pembangunan didorong lahir dari kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Selain usulan pembangunan infrastruktur, masyarakat juga didorong memberikan masukan terkait program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan keterlibatan publik, pemerintah berharap masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dipelajari secara objektif sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Pintu aspirasi selalu terbuka. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mendengar suara masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi mereka,” kata Arif Firmanto, Rabu, 7 Januari 2026. (har/*)
