JEJAK.CO – Rumah tidak layak huni (RTLH) di Pamekasan Jawa Timur masih tergolong tinggi. Berdasarkam data yang terdapat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan, terdapat 7 ribu rumah yang diusulkan untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
Sayangnya, yang mendapat bantuan pada tahun depan dari pemerintah pusat hanya 2,1 persen dari usulan itu. Kendati demikian bantuan tersebut dinilai meningkat dibandingkan tahun anggaran 2019.
Hal itu disampaikan Kepala DPKP Pamekasan Muharram. Menurutnya, pendataan RTLH terus dilakukan. Usul dari pemerintah desa di akomodasi tahun ini, pemerintah daerah dapat jatah 150 RTLH dari pamerintah pusat. “Sedikit memang tapi dibandingkan tahun anggaran 2019 bantuan RTLH di tahun yang akan datang meningkat,” katanya, Selasa (3/12/2019).
Muharram mengatakan bantuan khusus RTLH ini tidak hanya mengandalkan dari pusat. Bupati Pamekasan Badrut Taman juga berkeinginan persoalan RTLH di kabupaten bertajuk Gerbang Salam ini segera tuntas.
Tahun depan Pemerintah Pamekasan menyediakan 200-400 RTLH yang di biayai APBD. Setiap unit rumah di anggarkan sebesar Rp 17 juta. Saat ini program bantuan tersebut masih dalam pembahasan di legislatif.
Penulis : Fahrurrosyi
Editor : Ahmad Ainol Horri
