Usul Pembangunan Pelabuhan Tempat Singgah Tol Laut di Pulau Masakambing
JEJAK.CO – Warga Pulau Masalembu berharap ada pembangunan pelabuhan tempat singgah tol laut di Pulau Masakambing. Aspirasi ini disampaikan Fraksi PDI Perjuangan kepada pemerintah melalui rapat paripurna laporan reses DPRD Sumenep, Rabu (23/4/2025).
“Untuk mencipta daya ungkit masyarakat keluar dari ketidak mudahan suasana masyarakat pulau dalam proses partisipasi ekonomi, kami meminta melalui sidang paripurna ini untuk membangun pelabuhan tempat singgah tol laut di pulau Masakambing kecamatan Masalembu,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abd. Rahman
Catatan lain hasil reses II di semua daerah pemilihan (dapil), warga berharap beberapa persoalan disikapi pemerintah. Seperti di dapil satu, infrastruktur masih menjadi harapan warga.
Dapil dua, ada beberapa musala dan lembaga yang untuk itu memerlukan perhatian khusus.
Sementara dapil tiga, selain infrastuktur, masalah pertanian menjadi atensi masyarakat setempat.
“Dapil empat, kelompok tani dan musala menjadi pembahasan khusus pada masa reses yang sudah kita laksanakan,” imbuhnya.
Untuk dapil lima, anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan temukan minimnya alat-alat pertanian. Begitu juga di dapil enam. “Masalah infrastruktur dan alat tangkap ikan juga menjadi harapan warga Masalemu,” lanjutnya.
“Atas dasar kesalehan sosial, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan mendukung saudara bupati, mengalokasikan sebesar besarnya anggaran yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan seperti tali asih kepada sejumlah guru ngaji, bantuan ke sejumlah masjid dan musala, dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai upaya yang paling sederhana iktikad kita beragama,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Kabupaten Sumenep juga menyampaikan harapan kepada fraksi lainnya untuk bahu membahu mendorong proses pembangunan dan kemajuan perdaban bangsa, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep.
“Melalui kesempatan ini pula kami juga sungguh-sungguh berharap kepada saudara bupati untuk secermat-cermatnya memberi penugasan kepada perangkat daerah yang oleh undang-undang diberi mandat menerjemahkan segala kepemimpinan bupati,” ungkapnya.
Sebab organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu dari sekian penentu keberhasilan bupati.
Fraksi ini juga mengingatkan, kadang kala organisasi perangkat daerah menjadi penghalang terwujudnya visi misi bupati yang dihimpun dari harapan warga.
“Tanpa kita rasa, fakta ini bukan semata mata asumsi sebab birokrasi dalam sejarah republik lebih tua dari usia kemerdekaan republik ini, birokrasi bentukan kolonial Belanda tetap bercokol kendati republik telah merdeka,”
“Bisa dibayangkan bila naluri feodalisme kaum kolonial menjadi tabiat birokrasi hari ini itulah senyata-nyatanya benalu dari upaya melaksanakan visi kepemimpinan kepala daerah,” pesannya dalam paripurna. (rei)
