JEJAK.CO, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar rapat paripurna tentang jawaban Bupati Sumenep terhadap padangan umum fraksi-fraksi, Selasa malam (13/6/2023).
Kali ini, jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi- fraksi di DPRD Sumenep, terkait rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban bupati. Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj Dewi Khalifah (Nyai Eva).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Abdul Hamid Ali Munir berlangsung khidmat. Hadir pada kesempatan tersebut pimpinan dewan, anggota legislator, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah).
Seluruh peserta sidang paripurna mendengarkan penjelasan atau jawaban bupati yang disampaikan oleh Nyai Eva terkait raperda pertanggungjawaban. Semua pertanyaan atau persoalan yang disorot fraksi-fraksi sebelumnya, dijawab dengan tuntas dalam jawaban bupati.
Nyai Eva dalam kesempatan paripurna ini menyampaikan program kesehatan yang saat ini sedang dielu-elukan masyarakat, yaitu UHC (Universal Health Coverage). Program ini merupakan program unggulan Bupati Sumenep Achmad Fauzi dalam bidang kesehatan.
Program UHC telah berlangsung sejak November 2022 hingga sekarang, baik di puskemas maupun RSUD dr. Moh Anwar Sumenep. Dengan program UHC, tidak ada lagi masyarakat yang beralasan tidak bisa berobat karena tak punya biaya. Sebab program UHC gratis dan pasien hanya menunjukkan KTP langsung dilayani.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Nyai Eva juga mengklaim bahwa pemerintah telah melakukan upaya peningkatan pelayanan dengan peningkatan sarana, pembukaan puskesmas pembantu (pustu) yang memang dibutuhkan. Termasuk, juga melakukan peningkatan SDM (sumber daya manusia) lewat pelatihan.
Lain dari itu, Nyai Eva juga memaparkan masalah ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 di Sumenep mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen. Pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menggerakkan ekonomi lokal potensial dan strategis.
Pemberdayaan dan pendampingan UMKM juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Juga berkaitan dengan optimalisasi penanggulangan kemiskinan. Kemudian di topang dengan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.
Masalah infrastruktur, lingkungan juga menjadi poin yang disampaikan dalam jawaban bupati. Bahkan, wisata yang terus bergeliat dengan pemenuhan sarana destinasi wisata yang dilakukan. (rei)
