Permudah Bayar Pajak, BPPKAD Sumenep Dorong BUMDes Jadi Agen Laku Pandai – Jejak

logo

Permudah Bayar Pajak, BPPKAD Sumenep Dorong BUMDes Jadi Agen Laku Pandai

Selasa, 25 Juli 2023 - 22:05 WIB

7 bulan yang lalu

BPPKAD Sumenp melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak pertengahan Juni 2023 (Foto/Jejak.co)

JEJAK.CO, Sumenep – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep, Madura, Jawa Timur
gencar turun ke bawah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 telah berlangsung semenjak pertengahan Juni 2023 dan kemungkinan selesai dalam minggu ini.

“Hanya Kecamatan Masalembu yang belum kami datangi, tapi telah kami jadwalkan untuk ke sana,” kata Plt. Bidang Pendapatan Pengelolaan Daerah BPPKAD Sumenep, Ferdiansyah, Senin (24/7/2023)

Ferdiansyah mengungkapkan, setiap sosialisasi selalu dikemas dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada pemerintah desa.

“Hal ini penting karena terdapat beberapa persoalan di tingkat desa, seperti pembayaran PBB atau yang lainnya,” kata Ferdiansyah, Senin (24/7/2023).

Pria yang karib disapa Dian itu mengungkapkan beberapa persoalan yang ditemukan selama turun ke bawah, salah satunya ada warga di salah satu desa yang mengeluh jarak tempuh untuk bayar PBB terlalu jauh.

“Pada saat itu kami menawarkan bagaimana jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong menjadi agen laku pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif,red). Sehingga pembayaran PBB bisa dilakukan di desa. Apalagi kami sudah punya kanal pambayaran di mana-mana, seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Tokopedia,” terang Dian.

Dian menambahkan, apabila ada desa yang ingin mengajukan pemutakhiran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bisa disampaikan secara langsung di kegiatan sosialisasi.

Saat ini, program pemutahiran PTSL diprioritaskan untuk desa yang sama sekali belum punya data peta per bidang tanah untuk program pemutahiran PTSL.

“Tujuannya, supaya data yang dulunya tidak jelas SPPT ditagihkan kepada siapa, adanya data pemutakhiran ini nanti tagihannya jelas akan diberikan kepada siapa dan disampaikan kepada siapa,” jelasnya.

Termasuk pula, lanjut Dian, harapannya pembayarannya juga jelas. “Itulah salah satu indikator yang akan kami capai dengan adanya kegiatan ini,” imbuhnya.

Penulis | Ahmad Ainol Horri


Baca Lainnya