Nasib Ribuan Nakes Tak Jelas, Dewan Akan Keluarkan Kebijakan Politik – Jejak

logo

Nasib Ribuan Nakes Tak Jelas, Dewan Akan Keluarkan Kebijakan Politik

Senin, 3 Oktober 2022 - 14:30 WIB

2 tahun yang lalu

Nakes dan non nakes mengadu ke Komisi IV DPRD Sumenep karena diberi honor tak layak dan nasibnya tak jelas (Foto/jejak.co)

JEJAK.CO, Sumenep-Sungguh malang nasib ribuan tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes di Sumenep. Mereka selama puluhan tahun mendapat honor yang tak layak.

Karena nasibnya tak kunjung jelas, perwakilan nakes dan non nakes mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (3/10/2022). Mereka mengatasnamakan Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dan Non Nakes.

“Setiap bulannya, ada yang hanya diupah Rp100 ribu, ada yang Rp300 ribu. Memang tidak sama,” kata juru bicara FKHN TKS Nakes dan Non Nakes Sumenep, Ahmad Sufriyan

Nakes dan non nakes yang mendapat bayaran tak layak dan tergabung ke FKHN TKS Nakes dan Non Nakes cukup banyak, yaitu 1.238 orang yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep.

Di antara 1.238 nakes dan non nakes ada yang sudah bekerja sejak 2006. Dan lebih naifnya lagi, ada yang tidak bisa mengikuti proses rekrutmen ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Di hadapan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, ada yang menangis sambil mengadukan perjuangannya menjadi nakes maupun non nakes di bahwa naungan Dinkes Sumenep.

Para anggota dewan pun terharu mendengar curhat para nakes dan non nakes yang selama ini tidak mendapatkan honor yang layak dari atasannya. Padahal beban tugas dan resikonya sama dengan nakes yang berstatus ASN.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan meminta pihak Dinkes yang hadir, yakni Kepala Bidan Sumber Daya Kesehatan Moh Nur Insan diminta untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi nakes dan non nakes.

Komisi IV DPRD Sumenep memberi batas waktu dua minggu kepada pihak Dinkes untuk menemukan solusi.

Bila Pemerintah Kabupaten Sumenep belum menemukan solusi dalam batas waktu itu, Komisi IV DPRD Sumenep akan keluarkan kebijakan politik.

Abu Hasan memastikan adanya kebijakan politik yang bisa mengakomodir kebutuhan nakes dan non nakes yang tidak mendapat honor layak selama ini.

“Sangat lucu ketika pemerintah mempekerjakan rakyatnya tapi tidak diatur dengan formulasi yang jelas” ujar Abu Hasan.(har/rei)


Baca Lainnya