Jejak.co – Rumah warga di Pamekasan, Madura, Jawa Timur banyak yang tidak layak. Masalah tersebut mendapat sorotan sebab adanya bantuan dari pusat tidak seberapa dibandingkan realitas di bawah.
Pasalnya, rumah warga yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH mencapai ribuan, namun 2020 hanya mendapat 150 unit.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail mewanti-wanti agar pemerintah daerah lebih serius lagi dalam menangani persoalan RTLH yang ada. Menurut mantan aktivis PMII Pamekasan ini, eksekutif harus punya target untuk menyelesaikan persoalan hunian warga yang layak untuk segera tuntas.
“RTLH di Pamekasan ini memang masih sangat banyak, selain itu RTLH termasuk pada kebutuhan dasar masyarakat yang perlu diperhatikan serius oleh pemerintah,” jelasnya, Rabu (4/12/2019).
Oleh karenanya, menurut politisi Partai Demokrat ini, pemerintah perlu memiliki sekala prioritas dan tidak selalu bergantung kepada bantun dari pusat. Ia berharap ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat di kabupaten ini.
“Jika di tahun 2020 ini hanya mendapat 150 unit maka perlu ada trobosan khusus dari pemerintah daerah dan data-data yang ada perlu divalidkan agar ada sekala prioritas, yang mana yang perlu diutamakan nanti akan diketahui,” imbuhnya.
Selain itu pihaknya berharap eksekutif memiliki data khusus untuk persoalan RTLH. Kemudian eksekutif juha perlu memiliki kriteria dan indikator khusus pula sehingga persoalan banyaknya RTLH dari tahun ke tahun berangsur berkurang.
“Minimalnya dari tahun ke tahun pemerintah memiliki target, misalnya tahun ini 1.000 rumah, tahun depan 2.000 rumah dan tentunya pemerintah daerah perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat, agar sama-sama jalan dan persoalan ini segera tuntas,” tutupnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram menyebutkan sebanyak 7 ribu RTLH yang diusulkan ke pemerintah pusat pada tahun 2020. Namun, pemerintah pusat mengamini 150 unit RTLH.
Jumlah bantuan tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2019, Pamekasan mendapat 143 unit.
Kendati demikian, Muharram mengatakan bahwa bantuan RTLH tidak hanya mengandalkan dari pusat. Bupati Pamekasan Badrut Taman juga berkeinginan persoalan RTLH segera tuntas.
Tahun depan, katanya, Pemerintah Pamekasan berencana akan menyediakan 200-400 unit RTLH yang di biayai APBD. Setiap unit rumah dianggarkan sebesar Rp 17 juta.
Penulis : Fahrurrosyi
Editor : Ahmad Ainol Horri
