Jejak.co – Kepala desa (Kades) perangkat dan badan permusyawaratan desa (BPD) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mendapat pelatihan peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan unit pengaduan.
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba) Madura sejak, Senin 21 September 2020 hingga kurang lebih satu bulan kedepan. Pelatihan yang diikuti ratusan desa ini dibagi menjadi 13 angkatan. Setiap angkatan sebanyak 100 orang yang terdiri dari kades, dua orang perangkat dan ketua BPD.
Setiap angkatan akan mendapat pelatihan dari narasumber yang kompeten selama dua hari tiga malam di salah satu hotel yang ada di jantung Kota Sumenep.
Menyikapi kegiatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Moh Ramli mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan Uniba Madura itu untuk meningkatkan kapasitas. Oleh sebab itu, setiap desa diamanatkan untuk memprogramkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
Tujuannya, agar unsur pemerintah desa mulai dari kades, perangkat dan BPD dapat meningkatkan kapasitasnya, khusunya dalam pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik.
Di pengelolaan dana desa (DD) ada keterbukaan informasi publik. Masyarakat harus terlibat. Oleh sebab itu, pelatihan peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan unit pengaduan ini merupakan langkah agar kades, perangkat dan BPD bisa membuka ruang partisipasi pada masyarakat.
“Apabila dikemudian hari ada kebutuhan informasi, pengaduan dari masyarakat, mereka yang mengikuti pelatihan tahu bagaimana teknisnya,” ungkapnya.
Pasca pelatihan, Moh Ramli berharap dua unsur pemerintah desa ; kades dan mitranya BPD ada peningkatan kapasitas dan kemampuan di dalam menjalankan roda pemdes, membuka ruang publik dan partisipasi masyarakat.
“Ketika warganya memberikan saran, aspirasi bahkan komplain atau permintaan dokumen, bagaimana secara teknis mereka sudah tahu dengan hasil pelatihan ini,” harapnya.
Selain itu, mantan Kepala Dinas Sosial Sumenep ini juha berharap setelah pelatihan ada tindak lanjut penanganan informasi melaluo pengembangan unit pengadua melalui satu petugas dan lembaga yang formal di setiap desa
Sebelumnya, Rektor Uniba Madura Prof Rachmat Hidayat menjelaskan, pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas merupakan kegiatan kedua hasil kerja sama dengan DPMD Sumenep. Sebelumnya bekerja sama dalan pengembangan destinasi wisata Goa Soekarno di Kecamatan Pasongsongan.
Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan yang menekankan pada kapasitas building untuk meningkatkan lembaga pengaduan di desa. Bagaimana para kepala desa, perangkat dan BPD mempunyai kemampuan apabila ada pengaduan dari masyarakat.
Pasca pelatihan setiap desa diharapkan mempunya lembaga pengaduan. “Nanti setelah selesai acara, DPMD akan mengaih semua desa harus mempunya lembaga pengaduan,” terannya.
Selain itu, Uniba Madura yang berposisi pihak ketiga juga akan melakukan MoU atau kerjasa sama dengan desa. “Sehingga ketika suata saat ada masalah kami bisa menjadi pendamping desa,” lanjutnya.
Sementara, narasumber dalam pelatihan ini di antaranya BPK RI, Bupati Sumenep, Sekda, Kejari, Polres, termasuk DPMD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.
Sementara, Bupati Sumenep A Busyro Karim pada menegaskan, pemerintah desa harus dekat dengan masyarakat. Pelayanannya tidak berbelit-belit, dan cepat.
“Di antara pelayanan pemerintah desa, ketika masuk pada pengaduan masyarakat harus diterima dengan cepat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi,” pintanya.
Politisi PKB ini menyarankan agar pemerintah desa bisa mengedentifikasi masalah yang diadukan masyarakat. Punya solusi bagaimana cara penyelesaiannya.
“Kalau bisa diselesaikan di tingkat desa selesaikan, tak usa ke kecamatan. Kalau tidak bisa baru ke kecamatan,” sarannya.
Penulis : Ahmad Ainol Horri
