JEJAK.CO, Sumenep – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep menyoroti problem petani garam yang kian terpuruk.
Mereka melakukan audensi ke Komisi II DPRD Sumenep, Jumat (5/11/2021). Mereka meminta agar para wakil rakyat di daerah turut memikirkan nasib para petani garam yang selama ini selalu merugi.
Ketua Umum PC PMII Sumenep Qudsiyanto mengatakan, harga garam rakyat tidak seimbangnya dengan biaya produksi. Sehingga petani merugi.
Tak hanya itu, masalah lain yang diungkap juga serapan garam rakyat yang dinilai rendah.
Karenanya, pria yang akrab disapa Qudsi itu mendorong pemangku kebijakan mengawal problem yang menjadi keluh kesah petani garam selama ini.
“Kita berharap DPRD Kabupaten Sumenep bisa memberi payung hukum berupa perda tata niaga garam,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat mengatakan bahwa legislatif mengklaim sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Niaga Garam. Irwan bahkan menarget akhir tahun Raperda itu bisa rampung.
“Kita target bulan Desember selesai dibahas sehingga awal tahun bisa diparipurnakan. Tapi kalau cepat selesai, malah Desember kami berharap bisa diparipurnakan,” terangnya pada mahasiswa.
Irwan membeberkan, bahwa dalam pembahasan Raperda tersebut, tercantum klausul edukasi dan pemberdayaan bagi petani garam.
“Harapan kami perda itu nanti punya daya strong klausul pasalnya. Supaya tak hanya jadi muatan kertas,” ucap politisi muda PKB itu.
Irwan menambahkan, pembahasan terkait klausul penentuan harga dan pemberian sanksi akan diperjuangkan masuk dalam Raperda tersebut.
Untuk diketahui, harga garam per September 2021 berkisar Rp300-Rp400 ribu untuk Kw-2. Sedangkan untuk Kw-1 berkisar Rp 500 ribu. Namun garam rakyat di Sumenep dibandrol Kw-2.
Penulis : Rifand NL
