JEJAK.CO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Bagian Energi dan Sumberdaya Daya Alam (ESDA) meggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan LPG 3 Kg Tahun 2019 di Ruang Rapat Graha Ariawiraraja lantai II Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Rabu pagi (10/12/2019).
Tujuan rapat koordinasi ini adalah, pertama untuk memastikan kebutuhan BBM dan elpiji ukuran 3 kilogram di Kabupaten Sumenep.
“Yang kedua, untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi itu benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” terang Kepala Bagian ESDA Sektretariat Daerah Kabupaten Sumenep Muhammad Sahlan.
Selanjutnya, Sahlan biasa dipanggil, menyampaikan, bahwa bersama-sama petugas Pidana Terselubung (Piter), pihaknya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ada.
“Ketika ada pelanggaran, setelah ini sudah nggak ada ampun lagi. Piter memastikan, bahwa tidak ada lagi kompromi. Aturan harus tegak,” katanya.
Suasana rapat kordinasi Bagian ESDA Setkab Sumenep (Foto/Mazdon)
Menurut Sahlan, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak BPH Migas agar meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Ia berharap BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram harus tersedia secara merata sesuai kuota yang ada di ujung Timur Pulau Madura ini.
“Jangan sampai seperti yang disampaikan dalam rapat koordinasi tadi, hanya di kota yang ada. Sementara yang ada di pelosok-pelosok pedesaan harus pontang-panting unyuk mendapatkannya,” terang Sahlan.
Sementara itu, Pemkab Sumenep bersama BPH Migas kembali akan menggelar rapat koordinasi Januari 2020. Hal itu sebagai tindak lanjut untuk menetapkan kuota, dan pengaturan pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg oleh Pertamina.
Sementara Agung Kaharesa Wijaya, Sales Executive SBM Rayon VI Pertamina Surabaya mengatakan bahwa Pertamina menjamin kelancaran dan keamanan pasokan BBM dan LPG 3 Kg di Kabupaten Sumenep.
Dalam rangka memastikan kelancaran pasokan BBM dan LPG 3 Kg, lanjut Agung biasa dipanggil, pihaknya mengaku akan terus melakukan pemantauan terhadap kontributor dan agen yang ada di Kota Keris, baik di daratan maupun di kepulauan.
“Jadi, kalau ada kendala-kendala di lapangan, dapat kita selesaikan secepat mungkin,” katanya tegas.
Agung mengaku akan terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait apabila terjadi kejanggalan di lapangan.
“Kita dari pihak Pertamina hanya bertugas untuk mendistribusikan, terkait pengawasan bisa koordinasi dengan Pemkab setempat,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.
Penulis : Mazdon
Editor : Ahmad Ainol Horri
