JEJAK.CO, Sumenep – Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengapresiasi gerakan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga senada dengan gerakan mahasiswa. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
Hamid menyadari bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada harga kebutuhan pokok masyarakat.
Karenanya, ia berharap pemerintah pusat melakukan langkah nyata agar agar masyarakat tidak tercekik. Sebab pasca kenaikan BBM jenis Pertamax, tidak ada kebijakan pasti dari pemerintah pusat.
Demo mahasiswa menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax ke kantor DPRD Sumenep
“Kami di daerah, bersama pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan baru pada APBD Perubahan untuk mendorong ekonomi masyarakat bangkit,” ungkapnya.
Sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah, Hamid berkomitmen untuk mencari jalan keluar bersama pemerintah daerah agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak signifikan.
“Jadi, itu sangat penting dan menjadi pekerjaan rumah kepada kami untuk memikirkan masyarakat utamanya berkaitan dengan ekonomi pasca kenaikan BBM ini,” kata Hamid.
Kata Hamid, DPRD Sumenep pada prinsipnya memiliki keinginan yang kuat untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Namun lagi-lagi semua itu harus berhadapan dengan kekuatan APBD Sumenep yang hanya berkisarr Rp 2 triliun. Apalagi saat ini pemerintah daerah tidak leluasa seperti pada saat otonomi daerah. Saat ini, DPRD dan pemerintah daerah dalam naungan Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi, kita terbatas melakukan sesuatu karena semuanya diatur oleh pusat. Itu dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Ini sangat berbeda ketika masih otonomi daerah,” ujarnya.
Penulis : Ahmad Ainol Horri
