JEJAK.CO – Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kinerja pembangunan daerah sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Sejumlah program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah dinilai berjalan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan tema pembangunan 2025 adalah penguatan stabilitas sosial ekonomi serta pemerataan layanan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Realisasi program prioritas pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Arif.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah daerah menetapkan tujuh program prioritas. Di antaranya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, penguatan sektor pariwisata, industri kecil menengah, dan UMKM, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan ketertiban sosial, serta penguatan aksesibilitas wilayah daratan dan kepulauan. Selain itu, pemerintah mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif dan berbasis digital.
Menurut Arif, pelaksanaan program tersebut berdampak pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep tercatat meningkat dari 67,74 pada 2021 menjadi 70,54 pada 2025.
Selain itu, angka kemiskinan turun dari 20,51 persen pada 2021 menjadi 17,02 persen pada 2025. “Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan berhasil mengentaskan sekitar 7.940 jiwa,” ujar Arif.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 2,31 persen pada 2021 menjadi 1,64 persen pada 2025. Sektor pertanian, perikanan, serta industri pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di daerah tersebut.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumenep pada 2024 tercatat sebesar 3,77 persen. Hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85 persen.
Ketimpangan pendapatan masyarakat juga menurun, terlihat dari rasio gini yang turun dari 0,294 pada 2021 menjadi 0,221 pada 2025.
Sementara itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat dari 84,72 pada 2024 menjadi 89,59 pada 2025.
“Meningkatnya kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh pelayanan publik yang semakin responsif dan profesional,” kata Arif. (har/*)
