JEJAK.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, memasuki awal tahun 2026, pihaknya memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah daerah tidak hanya tuntas dari sisi pelaksanaan fisik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” kata Arif Firmanto, Selasa (6/1/2026).
Dalam pelaksanaannya, Bappeda secara intensif memantau kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan realisasi program di masing-masing instansi. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa target pembangunan yang telah direncanakan benar-benar tercapai.
Selain itu, Bappeda juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu dari setiap OPD. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, potensi kendala dalam pelaksanaan program dapat lebih cepat teridentifikasi sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Ia, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan akuntabilitas ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mempertahankan capaian penilaian kinerja yang baik dari pemerintah pusat. (har/*)
