JEJAK.CO-Rapat Paripurana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jawa Timur, dalam acara pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang APBD Tahun anggaran 2020 berlangsung panas. Pasalanya, ekskutif dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan diminta meningkatkan kualitas pendidikan di Pamekasan.
Sejauh ini kualitas pedindikan di Pamekasan masih harus mendapat perhatian khusus. Salah satunya yakni kesejahteraan guru honorer non kategori yang sampai saat ini masih menimbulkan tanya.
Ketua Fraksi Demokrat Ismail, secara tegas meminta kepada bupati agar memperhatikan guru-guru honorer non kategori. Sebab menurutnya sudah selayaknya mereka menerima upah yang layak. Mengingat pengabdian mereka yang tergolong lama bahkan ada yang sudah mencapai belasan tahun.
Lain itu, Ismail juga menyingung persoalan kepala sekolah yang masih di jabat oleh Plt. Menurut temuan mantan aktivis PMII Pamekasan itu, salah satunya adalah SMP 7. ” Semoga kabupaten ini tidak menjadi kabupaten Plt,” tandasnya saat penyampaian pandangan umumnya, Kamis (31/10/2019).
Selain Demokrat, Fraksi PPP dan PKS juga kompak menyoroti soal pendidikan di Pamekasan. Selain persolan guru juga disinggung persoalan pembanguan sekolah-sekolah swasta yang belum merata. Tak luput juga mengenai keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/417/432.131/2016 tentang penetapan penghentian sementara (Moratorium) pendirian SMP swasta dan pelaksanaam peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 menjadi sorotan.
Sementara itu Wakil Bupati Pamekasan Rajae mengatakan bahwa pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraski tersbut merupakan hal yang wajar dan biasa. Sebab menurutnya hal itu merupkan masukan yang perlu dilaksanakan pada tahun 2020 nanti. “Menurut hemat kami saran yang disampaikan DPRD pada pandangan umum fraksi-fraksi itu wajar dan itu betul,” terangnya singkat.
Penulis : Fahrurrosyi
Editor : Haryono
