JEJAK.CO, Pamekasan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) se-Pamekasan gelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jum’at (23/08/2024).
Mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi itu membawa aspirasi yang sedang hangat dibahas semua kalangan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan kontrasepsi untuk siswa dan remaja.
“Kami meminta DPRD Pamekasan menolak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentanv Kesehatan. Pada Pasal 103 ayat 4 huruf (e) berbunyi penyediaan alat kontrasepsi,” ujar Koordinator BEM se-Pamekasan, Mahrus Soleh.
Bukan tanpa alasan, PP dimaksud dianggap akan berdampak negatif bagi kaum remaja. Menurut massa aksi, membiarkan atau memberlakukan peraturan tersebut sama halnya dengan memberikan ruang bebas bagi remaja untuk melakukan hal yang tidak baik.
Demo tersebut ditemui oleh beberapa anggota DPRD Pamekasan, perwakilan dari dinas, dan juga Kemenag setempat.
Aspirasi yang berisi penolakan terhadap peraturan tersebut disambut baik oleh DPRD dan juga Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Pamekasan, Munapik, dengan tegas ikut menolak terhadap peraturan tersebut. Bahkan jika perlu ia siap menandatangani surat penolakan terhadap PP dimaksud.
“Kalau ada surat yang harus ditandatangani terhadap penolakan penghapusan pasal 103 ayat 4 huruf e nomor 28 tahun 2024, maka kami siap,” kata Munapik.
Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan Ali Maskur ikut menolak PP tersebut. Bahkan ia siap menyampaikan aspirasi mahasiswa terhadap pemerintah pusat.
“Kita sepakat dengan mereka untuk menolak tentang alat kontrasepsi diperjualbelikan secara bebas,” tegasnya. (rul/rei)
