Sumenep, Jejak.co – nota keuangan Bupati Sumenep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mendapat sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan bahwa ada dua hal dalam nota keuangan Bupati Sumenep yang harus dijelaskan secara terang agar rakyat memahami apa yang akan dilakukan pemerintah di tahun 2021.
Di antara yang disorot Fraksi PDI Perjuangan masalah akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor strategis untuk mengurangi disparitas dengan 7 prioritas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Maka muncullah bayang-bayang dalam benak kami tentang Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang membangun upaya untuk menumbuh-kembangkan perekonomian di Sumenep, tetapi bayang-bayang itu terlalu samar,” ujar Darul
Politisi muda asal Masalembu ini kemudian meminta Bupati Sumenep untuk memberikan penjelasan secara terang tentang tema besar itu.
“Sehingga masyarakat Sumenep tahu, untuk menumbuhkembangkan perekonomian dalam masa pademi Covid-19 masih sedang berlangsung, sebenarnya apa saja yang akan dilakukan Pemkab Sumenep di tahun 2021?” kata Darul, usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2020).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tentang pendapatan asli daerah. Pihaknya belum mendapatkan gambaran upaya Pemkab Sumenep untuk meningkatkan PAD.
Kami juga tidak mendengar tentang ringkasan jumlah belanja langsung dan tidak langsung.
“Jadi, tidak ada salahnya jika kami meminta bantuan bupati untuk menjelaskannya secara ringkas dalam jawaban eksekutif yang akan dibacakan dalam rapat paripurna nanti,” jelas Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep ini.
Darul menyampaikan alasan mengapa Fraksi PDI Perjuangan menyoroti dua tema besar dalam nota keuangan bupati. Tidak lain tujuannya adalah untuk memastikan tugas fundamental legislator sebagai sikap berpihak pada jalan politik dengan tujuan akhir menjaga dan merawat kedaulatan rakyat.
“APBD adalah bidak catur tempat menguji konsistensi seia-sekata perbuatan. Keadilan dan kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali, disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep kenyataan yang tak terbantah,” ungkap Darul.
Maka dari itu, lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong derap langkah yang sama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus menunjukkan political will terhadap agenda utama yakni kesejahteraan rakyat yang selama ini marginal dan subordinat dari pusaran kekuasaan.
“Seiring dengan itu semua, rasionalisasi peran birokrasi satu dari sekian pranata kehidupan pemerintahan yang selama ini kerap tertanggal, paradigma birokrasi kolonial yang jlimet dan cenderung mempersulit terang akan menjadi aral melintang atas tumbuh kembangnya tradisi utama pemerintahan yakni menjadi abdi negara sekaligus pelayan bagi massa rakyat,” .
Pembahasan APBD tahun berbarengan dengan momentum pilkada. Kendati demikian Fraksi PDI Perjuangan meyakini ikhtiar seluruh pejabat tinggi pratama di wilayah Kabupaten Sumenep akan bersikap sesuai fatsun birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran demi terciptanya stabilitas fiskal dan ikhtiar recovery posisi warga yang terus berkelindan di jalan survival dengan tragedi pandemi Covid-19 ini.
Kendati konfigurasi APBD 2021 yang dibahas dalam momentum resesi politik jelang momentum pilkada, kami berharap semua itu menjadi ikhtiar seluruh pengambil kebijakan untuk membuat Sumenep lebih baik,” harap pria yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini.
Penulis : Ahmad Ainol Horri
