JEJAK.CO, Sumenep — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai masih memprihatinkan di sejumlah wilayah. Hal itu mencuat dalam masa reses yang digelar pada 9–16 Maret 2026.
Juru Bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar, mengatakan reses menjadi sarana penting bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan mandat politik kepada konstituen.
“Reses adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan dan keluhannya secara langsung. Namun, selama ini belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan sejauh mana hasil reses diakomodasi dalam program pembangunan daerah,” kata Hairul, juru bicara Fraksi PAN saat rapat paripurna Reses II 2026 pada Selasa (31/03/2026).
Menurut dia, dalam reses kali ini, Fraksi PAN menitikberatkan perhatian pada sektor infrastruktur. Sebab, banyak fasilitas dasar yang dinilai belum memadai, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Hairul menyebut kondisi jalan kabupaten di beberapa titik mengalami kerusakan parah. Di antaranya ruas yang menghubungkan Desa Batang-Batang Daya–Kolpo, ruas di Kecamatan Pasongsongan seperti Montorna hingga Prancak, serta Rajun ke Lebbeng Timur.
“Kerusakan jalan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga dan keselamatan pengguna jalan. Pemerintah kabupaten harus segera memprioritaskan perbaikannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem drainase yang memperparah kerusakan jalan. Genangan air kerap terjadi saat musim hujan, seperti di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan.
“Drainase yang tidak berfungsi membuat air menggenang dan mempercepat kerusakan jalan. Ini harus ditangani bersamaan agar hasilnya berkelanjutan,” kata dia.
Selain itu, Fraksi PAN menerima banyak keluhan terkait penerangan jalan umum (PJU) yang rusak. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan rasa aman masyarakat, terutama di wilayah Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek.
Tak hanya itu, infrastruktur pesisir juga menjadi perhatian. Menurut Hairul, sejumlah tangkis laut di wilayah kepulauan maupun daratan mengalami kerusakan dan berpotensi memicu abrasi.
“Perbaikan tangkis laut harus menjadi prioritas, terutama di daerah pesisir seperti Desa Legung. Ini menyangkut perlindungan pemukiman warga,” ujarnya.
“Pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan merata di seluruh wilayah Sumenep,” imbuh Hairul. (har)
