JEJAK.CO, Sumenep- Ratusan massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep gelar demo kenaikan harga BBM bersubsidi di depan kantor DPRD setempat, Kamis (8/9/2022).
Aksi demonstrasi PMII ini merupakan ketiga kalinya sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebelumnya demonstrasi dilakukan oleh Aliansi BEM Sumenep dan Komisariat HMI STKIP PGRI Sumenep.
Muhammad Nur, dalam orasinya menyampaikan, pasca merayakan suka cita Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, rakyat langsung dihadapkan dengan kenyataan pahit adanya kenaikan harga BBM.
PC PMII menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat dan menjadi isyarat bahwa kehadiran pemerintah hari ini bertolak belakang dengan agregasi politik rakyat.
“Belum lama setelah perayaan hari kemerdekaan. Memasuki bulan September rakyat langsung dibuat sengsara oleh kenaikan harga, maka kita harus melawan dan bulan September sebagai bulan perlawan, ‘September bergerak,” katanya dengan lantang saat berorasi.
Koordinator Aksi Abdul Mahmud menilai menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab kebijakan itu akan berdampak buruk pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
“Apapun alasannya, termasuk kenaikan harga minyak dunia tidak dapat dibenarkan jika mengorbankan masyarakat miskin,” terangnya.
Dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM secara ekonomis dirasakan secara menyeluruh oleh rakyat. Apalagi masyarakat Kabupaten Sumenep masuk kategori daerah miskin.
Untuk itu PC PMII Kabupaten Sumenep meminta pemerintah daerah, legislatif maupun ekskutif melakukan serangkaian penolakan sesuai kewenangan dan saluran yang disediakan oleh demokrasi, sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat miskin.
“DPRD Kabupaten Sumenep wajib mengusulkan pencabutan harga BBM secara nasional. Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib mengcover subsidi BBM bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya angkutan, jasa, nelayan dan petani melalui APBD,” tuntut PMII.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi PMII ditemui sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Di antaranya Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir, Ketua Fraksi PKB M Muhri, Ketua Fraksi PDIP H Zainal Arifin, dan beberapa anggota dewan dari lintas fraksi.
Merespon gelombang demonstrasi mahasiswa, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan bahwa kebijakan harga BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Secara aturan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumenep, memiliki keterbatasan untuk mengintervensi secara langsung pada setiap pengambilan kebijakan penentuan harga BBM subsidi.
Kendati demikian, Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, sebagai wakil rakyat yang diberikan mandat oleh rakyat melalui pemilu, pihaknya akan mengakomodir
setiap aspirasi masyarakat, utamanya pada saat ini yang berkaitan dengan keresahan masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM subsidi yang disuarakan oleh PC PMII Sumenep.
“Kita sudah sampaikan sesuai dengan kemampuan kita karena ini bukan menjadi ranah kami akan tetapi menjadi kewenagan pemerintah pusat,” kata Hamid.
Ia mengaku, pada sebelumnya sudah membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat melalu lembaga DPR Republik Indonesia. Pihaknya juga berjanji kembali akan membawa aspirasi yang disampaikan PC PMII Sumenep, sebagai bentuk dorongan tambahan supaya yang menjadi harapan dan keresahan masyarakat akibat kenaikan harga BBM dapat didengar oleh pemangku kebijakan di level nasional
“Ini adalah suatu bentuk respon dari PC PMII Sumenep, tentunya kami menerima aksi ini yang sudah dua kalinya dan apa yang sudah disampaikan dari mahasiswa sudah kami teruskan ke DPR RI untuk menjadi perjuangan temen-temen di DPR RI,” jelasnya
Kata dia, hal ini merupakan bentuk ikhtiar bersama antara dewan dan masyarakat di Kabupaten Sumenep, “Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan kita semua ini segera terwujud agar BBM bisa segera turun kembali,” harapnya. (thofu)
