JAKARTA, jejak.co – Jemaah haji Indonesia pada 2027 dipastikan membayar biaya pelunasan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya setelah pemerintah memberikan subsidi Rp3 juta untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih).
Kesepakatan biaya haji 2027 ditetapkan DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI, Rabu (7/10/2026). Total Bipih ditetapkan sebesar Rp98.466.351 per jemaah.
Dari jumlah tersebut, biaya yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan Rp54.648.825. Pemerintah kemudian memberikan subsidi sebesar Rp3 juta sehingga nilai pelunasan yang harus disiapkan jemaah menjadi lebih ringan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jemaah rata-rata hanya perlu membayar sekitar Rp23,2 juta untuk pelunasan Bipih 2027.
Perhitungan tersebut berasal dari Bipih yang menjadi tanggungan jemaah sebesar Rp54,6 juta. Nilai itu dikurangi setoran awal Rp25 juta, subsidi pemerintah Rp3 juta, serta saldo nilai manfaat sebesar sekitar Rp3,4 juta.
“Pelunasan Bipih jemaah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi rata-rata menjadi Rp23.248.825 setelah mendapatkan subsidi pemerintah,” ujar Dasco.
Besaran pelunasan tersebut turun sekitar Rp3,2 juta dibandingkan biaya yang harus dibayarkan jemaah pada penyelenggaraan haji 2026.
Pada 2026, pelunasan Bipih tercatat sebesar Rp26.433.806. Dengan kebijakan baru, angka tersebut turun menjadi Rp23.248.825 pada 2027.
Dasco mengatakan penurunan biaya pelunasan menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam meringankan beban jemaah haji.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjelaskan, total biaya yang pada akhirnya menjadi tanggungan jemaah tetap memperhitungkan setoran awal yang telah dibayarkan sebelumnya.
Menurut dia, apabila pelunasan sekitar Rp23,2 juta ditambah setoran awal Rp25 juta, total pembayaran jemaah berada di kisaran Rp48,5 juta.
“Rp23,2 juta itu kalau ditambah Rp25 juta yang sudah disetorkan, total pembayaran jemaah berada di kisaran Rp48,5 juta” terangnya. (dan/har)
