JEJAK.CO-Setelah pimpinan DPRD Sumenep periode 2019-2024 dikukuhkan, setumpuk tanggungjawab (PR) dan masa depan kesejahteraan masyarakat Sumenep berada di pundaknya.
Diantara PR yang telah menunggu, rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2019 dimana hingga saat ini masih mentok di bawah 50 persen dari total anggaran 2.7 triliun.
Di samping itu, pembahasan APBD 2020 belum rampung. DPRD Sumenep pada momen pembahasan APBD akan diuji, apakah pro terhadap rakyat atau sebaliknya.
Pengamat politik, Wilda Rasaili, yang saat ini aktif sebagai dosen Universitas Wiraraja Sumenep mengatakan, salah satu faktor rendahnya serapan APBD dikarenakan lemahnya kontrol dan pengawasan legislatif terhadap implementasi kebijakan eksekutif.
Faktor lain, lanjut Wilda, karena lemahnya integrasi ‘aktor’ eksekutif dan legislatif dalam merealisasikan APBD.
Wilda, begitu akrab disapa, menawarkan tiga konsep menurut teori implementasi APBD yang diajukan Marume. Tiga konsep tersebut antara lain, harus ada upaya integrasi antar aktor eksekutif-legislatif. Kedua, adanya harmoni dalam penyelesaian konflik.
Selanjutnya yang ketiga adalah pada aspek kualitas pelaksana. Pada kualitas pelaksana, dalam hal ini eksekutif, imbuhnya, membutuhkan peran kontrol legislatif. “Jika pengawasan lemah, maka akan berpotensi pada lemahnya pelaksana,” terang Wilda kepada Jejak.co, Senin (23/9/2019).
Pengambilan sumpah janji Pimpinan DPRD oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
Menurutnya, eksekutif dan legislatif sebaiknya tidak disibukkan dengan urusan kepentingan politik dan perbedaan kepentingan.
Pada sisi lain, peran legislatif masih cukup kuat walaupun sistem politik sudah demokrasi langsung, bahwa filosofi trias politika legislatif adalah kekuasan tertinggi. Jadi, berhasil atau gagal negara dan daerah itu karena kegagalan legislatif. “Hari ini kekuasaan sudah berimbang, namun perannya tetap kuat “mengintervensi” pemerintahan,” kata Wilda.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat agar lebih sejahtera dan bermartabat.
“Untuk itu, saya akan melaksanakan tugas mulia ini, dengan melibatkan semua elemen politik yang ada. Bukan dengan mempertajam perbedaan tetapi untuk mencari kesamaan, serta untuk membuka kemungkinan bagi kerjasama yang lebih harmonis,” kata Hamid, panggilan akrabnya, saat menyampaikan visi dan misi dalam sambutannya sebagai pimpinan baru DPRD Sumenep.
Menurutnya, DPRD Sumenep harus menjadi simbol dari cita-cita masyarakat. Walaupun, idealisme semacam itu masih jauh panggang dari api.
Penulis : Mazdon
Editor : Ahmad Ainol Horri
