JEJAK.CO-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Indra Wayudi menyayangkan adanya kericuhan yang terjadi pada momen pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Juruan Laok Kecamatan Batu Putih, Sumenep, Madura Jawa Timur, Kamis (7/11) kemarin.
Menurut Indra, seharusnya pihak aparat kepolisian dan segenap petugas keamanan, jauh-jauh hari sudah dapat mengantisipasi adanya kemungkinan seperti itu, terutama beberapa titik yang dianggap rawan, yaitu dengan cara ‘lebih’ memperketat area keamanan.
“Sudah saya sampaikan kepada pihak DPMD, bahkan juga kepada Pemkab, agar melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, bahwa daerah-daerah yang rawan seperti itu mestinya harus dilakukan antisipasi yang lebih ketat,” terangnya kepada Jejak.co, Jumat (08/11/2019), ditemui di kantornya.
Sebab, kata Indra, jika dalam pelaksanaan terjadi satu saja kekacauan, maka hal itu juga akan mengimbas pada kekacauan yang lain. Tanda-tanda akan terjadinya kericuhan tersebut, lanjut Indra, sudah tampak pada saat masyarakat Juruan Laok melakukan audiensi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep.
Indra mengungkapkan, bahwa digelarnya Pilkades di Desa Juruan Laok itu bersifat dilematis. Pasalnya, aspirasi mereka pada saat melakukan audiensi tidak diindahkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Saat ini, ungkap dia, proses hukum di PTUN sedang bergulir, yaitu tentang digugurkannya salah seorang bakal calon kepala desa pada saat pendaftaran oleh panitia Pilkades setempat. Hal itu terjadi karena ada salah seorang bakal calon kepala desa mempersoalkan masalah skoring administrasi pendaftaran Pilkades yang melaporkan ke PTUN.
“Ya, saya juga pernah ngobrol santai dengan Sekda Sumenep (Edy Rasiyadi, red). Beliau juga mengaku dilema (dengan) Desa Juruan Laok ini, karena memang ada proses PTUN. Kalau mau ditunda juga gak mungkin, karena ini Pilkades serentak,” ungkapnya.
Memang, lanjut dia, persoalan ditunda atau tidaknya pemilihan Pilkades di Desa Juruan Laok itu sebenarnya tergantung pada ketentuan dari pemerintah dan pihak panitia.
“Cuman kami dengan pimpinan, dari awal itu, bahkan unjuk rasa besar-besaran itu kami menerima, Pak Ketua juga menerima, saya menginginkan agar proses hukum yang berkaitan dengan ini tetap jalan. Misalnya, proses PTUN itu juga jalan. Kan gitu, kan,” paparnya penuh harap.
Menurut Indra, sepanjang proses hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terus diperjuangkan, maka kericuhan tersebut barangkali tidak akan terjadi. Dan sekalipun pasti terjadi, proses itu setidaknya akan menjadi kekuatan pihak pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nasi sudah menjadi bubur, kericuhan sudah terjadi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan rapat evaluasi bersama forum pimpinan daerah (Forpimda) dan Kepala DPMD terkait teknis pelaksanaan dan pengamanan yang dilakukan petugas kepolisian.
“Kasihan, ya. Tidak hanya masyarakat, panitianya juga kasihan. Ini akan menjadi catatan kita. Kemungkinan kita akan evaluasi bersama pimpinan, termasuk untuk memanggil kepala dinas terkait itu,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.
Mengaca pada persoalan tersebut, Indra berharap kepada aparat kepolisian dan seluruh petugas keamanan agar lebih antisipatif dalam menjaga kondusivitas Pilkades yang akan digelar di kepulauan pada tanggal 14 November mendatang.
“Untuk kepulauan, saya mengimbau agar panitia kabupaten dan pihak terkait, termasuk Polres, agar memperketat penjagaan dan pengamanan. Soalnya, ini jaraknya jauh, kan. Sekali lagi untuk mengupayakan itu, agar tidak terulang kasus-kasus yang kemarin,” tukasnya.
Sebelumnya, Kapolres Sumenep AKBP Muslimin juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait terjadinya kericuhan pada saat pelaksanaan Pilkades di Juruan Laok.
“Untuk sementara pilkades ini dihentikan. Dan kita rapat dengan forpimda dan panitia kabupaten untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” terang Muslimin kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/11/2019).
Ditanyakan soal apa pemicu utama terjadinya kericuhan tersebut, ia menjawab belumbdapat memastikan apa dan bagaimana faktor yang melatarbelakanginya.
“Pemicunya belum kita lihat, karena kami fokus pada giat pilkades kita amankan. Kita akan ambil tindakan tegas bila hal-hal yang dilakukan sudah masuk ke arah anarkis. Kita tidak ingin Kabupaten Sumenep bergejolak,” pungkasnya.
Penulis: Mazdon
