JEJAK.CO, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat ketahanan pangan sebagai strategi mengendalikan inflasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga pasokan sekaligus menekan gejolak harga pangan.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah tidak cukup hanya menjaga ketersediaan komoditas, tetapi juga harus memastikan distribusi dan daya beli masyarakat.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja bersama, terutama di sektor pangan dan distribusinya,” ujar Arif.
Menurut dia, kondisi geografis Sumenep menjadi salah satu tantangan. Wilayah kabupaten ini terdiri atas daratan dan kepulauan. Biaya transportasi laut dan distribusi membuat harga sejumlah komoditas di kepulauan berpotensi lebih tinggi.
Bappeda karena itu menyiapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan untuk menyelaraskan program lintas sektor, mulai dari produksi pangan lokal, distribusi, hingga pemenuhan gizi masyarakat.
Bappeda juga mendorong kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Tujuannya memastikan pangan bergizi dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Selain sektor pangan, penguatan fiskal daerah menjadi perhatian. Pemerintah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi untuk memperluas ruang fiskal.
Arif mengatakan ketahanan pangan, daya beli, dan kapasitas fiskal saling berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (har/*)
