JEJAK.CO, Sumenep- Pada aksi demontrasi, penolakan wacana perpanjangan presiden menjadi 3 periode dan kenaikan harga BBM dan minyak goreng dan bahan pokok di Kabupaten Sumenep terdapat pemandangan yang tidak biasa.
Pemandangan itu ialah hadirnya massa aksi perempuan tepat digaris depan demonstrasi, berhadapan secara langsung dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Sebab lumrahnya di sebuah daerah yang masih cukup kental dengan feodalisme patriarki demontrasi selalu dijejali oleh laki-laki digaris depan.
Dalam aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumenep perempuan muda tersebut, tiada henti memekikkan lagu-lagu dengan nuansa khas pergerakan. Mereka seolah tidak gentar berhadapan dengan kekuasaan dibalut jas almamater dari berbagai kampus yang ada di Kota Keris ini.
Salah satu aktivis perempuan Lina Wafiah dalam orasinya menyampaikan, kehadiran perempuan pada demonstrasi kali ini merupakan wujud nyata bahwa perempuan tidak sekadar mengurus kecantikan. Akan tetapi memiliki peranan penting dalam ruang sosial untuk melakukan perubahan, apalagi pada saat situasi mendesak seperti saat ini.
Lina juga menolak segala bentuk stereotipe yang lahir dari cara pandang feodalisme, salah satunya subordinasi perempuan atau selalu dinomor duakan. Selain itu menurutnya langkah ini juga sebagai pendidikan politik bagi seluruh perempuan di Sumenep untuk tidak merasa insecure, terlibat langsung bersama rakyat menyampaikan aspirasi.
“Hari ini kita turun ke jalan meskipun dalam keadaan berpuasa, tidak mempedulikan kecantikan dan skincare demi menyampaikan aspirasi,” katanya dalam orasinya yang disambut riuh massa aksi. Senin (11/04/2022)
Sejarah sudah membuktikan bahwa perempuan adalah aktor penting perubahan. Untuk dirinya mengajak kepada seluruh perempuan supaya memperkuat solidaritas melawan kekuasan dengan kebijakan yang menindas rakyat.
Mahasiswi ini mencoba berdesakan masuk ke kantor DPRD Sumenep
Menurutnya, wacana 3 periode perpanjangan masa jabatan presiden merupakan kepentingan segelintir elite politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Padahal, pembatasan jabatan presiden merupakan buah karya agung reformasi yang dibayar sangat mahal oleh para intelektual dan rakyat terdahulu.
Sementara itu kebijakan kenaikan harga BBM dan bahan pokok, baginya adalah ciri kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Maka dari itu, mendesak wakil rakyat setempat untuk mendengar tangisan penderitaan rakyat untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Saat ini kita datang dengan menggunakan jas almamater kebanggan kita masing-masing, demi satu tujuan yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegasnya. (Thofu)
